Selasa 23 Jun 2020 13:16 WIB

Pemprov Jatim Diminta tak Abaikan Penularan DBD

Pemprov harus membagi peran menekan penyebaran Covid-19 sekaligus menghentikan DBD.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Agus Yulianto
Suasana di salah satu ruangan perawatan bagi pasien demam berdarah dengue (DBD).
Foto: Antara/Kornelis Kaha
Suasana di salah satu ruangan perawatan bagi pasien demam berdarah dengue (DBD).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengingatkan Pemerintah Provinsi Jatim tidak meremehkan dan tidak lengah, terkait penularan demam berdarah dengue (DBD), meski berada di tengah wabah Covid-19. Apalagi, angka pasien DBD di Jatim terbilang tinggi. 

Anik pun menyarankan Pemprov Jatim membagi peran, untuk menekan penyebaran Covid-19, sekaligus menghentikan penularan DBD. "Kondisi demikian (tingginya angka pasien DBD) jangan sampai kota meremehkan," ujar Anik di Surabaya, Selasa (23/6).

Dalam upaya memudahkan penghentian penyebaran DBD, Anik juga mengajak serta masyarakat untuk ikut memperhatikan lingkungan, dan menjaga pola hidup. Sebab, kata dia, yang paling berperan dalam menurunkan epidemi adalah kekebalan tubuh.

"Ketika jumlah kasus infeksi baru lebih sedikit dibandingkan kasus sembuh, itulah kondisi efektif untuk menurunkan angka kasus infeksi DBD," ujarnya.

Wakil Ketua DPW PKB Jatim itu menilai, upaya pengasapan tidak cukup untuk menghambat penyebaran jentik nyamuk. Sebab, kata dia, upaya tersebut sifatnya hanya menghambat kurva epidemi, yang artinya efeknya hanya sementara. 

Anik juga meminta pemerintah memassifkan untuk mengedukasi masyarakat, terkait pentingnya upaya pencegahan. Mulai dari menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup rapat penampungan air seperti gentong air, mengubur barang bekas, dan sebagainya. 

"Pengendalian nyamuk tak cukup hanya dengan membunuh nyamuk dewasa. Perlu juga antisipasi terhadap larva serta jentik nyamuk. Oleh karena itu, harus dilakukan bersama," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement