Senin 22 Jun 2020 18:02 WIB

Jangan Sampai Pilkada Palu Jadi Klaster Baru Covid-19

Penyelenggara pilkada harus mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19.

Pilkada (ilustrasi). Pelaksanaan Pilkada 2020 nanti harus diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat agar tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Pilkada (ilustrasi). Pelaksanaan Pilkada 2020 nanti harus diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat agar tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr Irwan Waris, di Palu, Senin (22/6), mengingatkan penyelenggara pemilu di Sulawesi Tengah terkait pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, agar tidak menjadi sumber atau kluster baru penyebaran Covid-19. Pilkada di tengah pandemi penting dipersiapkan matang dari segala aspek.

"Ini perlu dipersiapkan dengan matang, dipersiapkan sebaik mungkin. Karena jangan sampai pilkada menjadi kluster baru penyebaran corona jenis baru (Covid-19)," ucap Irwan Waris.

Baca Juga

Pakar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad ini mengemukakan, penyelenggara pemilu perlu mengantisipasi beberapa tahap penting yang biasanya menghadirkan masa dengan jumlah banyak.

Tahap-tahapan itu seperti pendaftaran dan penetapan pasangan bakal calon kepala daerah. "Nah, di tahapan ini biasanya para kandidat membawa konstituennya, membawa massanya. Ini perlu dicarikan jalan keluarnya, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ujar dia.

Berikutnya, tahapan kampanye yang menurut Irwan Waris menjadi satu tahapan yang sangat penting, dalam pelaksanaan pilkada, pemilu dan pileg. Karena di tahapan inilah, masyarakat bisa mengenal, mendalami program dan gagasan pembangunan yang disampaikan oleh calon kepala daerah.

"Ini juga biasanya melibatkan massa yang banyak. Nah, perlu ada langkah taktis, mendesain kampanye tersebut dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan," sebutnya.

Ia menyarankan, untuk meminimalisasi penyebaran virus corona, maka tahapan pelaksanaan pendaftaran dan penetapan bakal calon menjadi calon, perlu didukung dengan ketersediaan instrumen digital dan elektronik. "Mungkin dibatasi masa yang datang, namun juga perlu disebarluaskan mengenai pesta pendaftaran dan penetapan bakal calon melalui sistem digitalisasi dan elektronik atau daring, agar mereka yang tidak datang bisa melihat kandidatnya mendaftar," ujarnya.

Begitu juga dengan tahapan pelaksanaan kampanye yang harus dirancang agar substansi dari pilkadatetap tercapai, sedangkan penyebaran virus corona dapat diminimalisir.

"Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat, salah satu isinya yaitu partisipasi politik, yang harus harus dilaksanakan dalam demokrasi," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement