JAKARTA—Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kejanggalan-kejanggalan dalam implementasi Kartau Prakerja. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai stakeholder terkait bisa tersandung perkara hukum jika rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, para pejabat yang mengurusi Kartu Prakerja harus memahami mereka...

Ikuti Whatsapp Channel Republika