REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 memicu krisis di seluruh sektor, termasuk ekonomi Indonesia. Tak hanya korporasi besar, dampak langsung juga dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno memberi saran kepada pemerintah agar bijak dalam mengambil keputusan.
Hal itu berkaca pada pertumbuhan ekonomi domestik yang anjlok di angka 2,97 persen pada kuartal pertama 2020, serta defisit yang diperkirakan terjadi pada kuartal kedua. Sandiaga menekankan, pemerintah sebaiknya mendorong sektor ekonomi keluarga dan UMKM. Pasalnya, sektor ekonomi keluarga dan UMKM secara langsung mendorong konsumsi sebagai roda pertumbuhan ekonomi nasional.
"Diperkirakan pada kuartal kedua ini angkanya bisa kemungkinan negatif atau nol persen, yang harus menjadi fokus pemerintah adalah sektor ekonomi keluarga dan juga sektor UMKM," jelas Sandiaga saat dikonfirmasi pada Jumat (19/6).
Sandiaga beralasan, sektor UMKM memiliki porsi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi bangsa. Dia mencatat, pelaku UMKM jumlahnya 64 juta jiwa atau sebesar 60 persen dari ekonomi nasional. Selain itu, sektor UMKM pun mampu menciptakan 97 persen lapangan kerja. Sandiaga optimistis, jika pemerintah pada April sampai Juni ini, fokus mengeluarkan paket kebijakan untuk sektor ekonomi keluarga dan UMKM, mestinya terjadi rebound yang dirasakan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga dan kuartal keempat.
Sehingga pada kuartal pertama 2021, menurut Sandiaga, mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai tingkat pertumbuhan sebelum terkena pandemi Covid-19. "Di sini banyak sekali masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah, terutama juga yang kita lihat dari masyarakat yang turun kelas, dari masyarakat menengah atau aspiiring middle class menjadi masyarakat yang ada di kategori prasejahtera," kata wagub DKI Jakarta periode 2017-2018 ini.
Sandiaga pun mengungkapkan sektor konsumsi, perdagangan, maupun seluruh sektor yang dapat mendorong ekspor impor juga harus menjadi fokus pemerintah. Lewat surplus neraca perdagangan yang didorong pelaku UMKM sebagai jaring pengaman ekonomi, sambung dia, likuiditas dapat terjaga yang berujung pada pemulihan ekonomi negeri.
"Sekarang para UMKM mengeluh, juga usaha-usaha besar juga mengeluh, setelah penurunan omzet yang drastis selama tiga bulan terakhir mereka membutuhkan fasilitas likuiditas," jelas Sandiaga.
Menjawab kesulitan para UKMM, pihaknya mengaku sedang melakukan advokasi penyaluran kredit bagi pelaku UMKM yang diberinya nama Kredit Pemulihan Ekonomi Rakyat (Kapera). Besaran pinjaman dalam program Kapera mencapai sekitar Rp 50 juta per pelaku UMKM yang dijamin oleh pemerintah. Kredit ini diharapkan bisa membantu modal kerja para pelaku UMKM untuk membuka usaha mereka pasca relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ikuti Whatsapp Channel Republika