REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meninjau langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap ketiga pada gelombang pertama kepada warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, pada Jumat (19/6). Menurut dia, penyaluran BST di tiga lokasi itu berjalan lancar.
Juliari mengatakan, BST yang disalurkan pada gelombang pertama tertuju kepada 9 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia dengan anggaran sekira Rp 16,2 triliun. Dalam penyaluran tahap pertama, setiap KK penerima bantuan akan diberiman uang tunai sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan.
"Di Jawa Barat kita salurkan kepada sekira 1 juta KK dengan anggaran total sebesar Rp 2 triliun," kata dia, saat berkunjung ke Kantor Pos di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat.
Dia menyebutkan, khusus untuk Kabupaten Garut terdapat sekira 60 ribu KK penerima manfaat dengan anggaran sekira Rp 107 miliar. Sementara untuk Kabupaten Tasikmalaya, BST disalurkan kepada 32 ribu KK dengan nilai total anggaran sebesar Rp 64 miliar. Sedangkan untuk wilayah Kota Tasikmalaya, BST disalurkan kepada sekira 11 KK dengan nilai total sebesar Rp 19 miliar.
Menurut Juliari, BST itu akan terus disalurkan hingga Desember 2020 kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, besaran BST pada gelombang kedua, yaitu Juli-Desember, akan dikurangi dari sebelumnya Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu.
Dia mengatakan, alasan pemerintah mengurangi besaran BST lantaran saat ini telah memasuki fase kenormalan baru (new normal). Artinya, sektor perekonomian yang sebelumnya terdampak Covid-19, dapat kembali berjalan. "Jadi warga sudah bisa mulai bekerja kembali," kata dia.
Kendati demikian, menurut dia, bantuan pemerintah selama masa pandemi bukan hanya dalam bentuk BST. Ia mengatakan, banyak program lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak akibat pandemi Covid-19.
"Jadi BST bukan satu-satunya program untuk membantu ekonomi pulih," kata dia.
Dia berpesan, kepada para penerima BST untuk menggunakan uang tunai itu secara bijak. Menurut dia, bantuan itu harus diutamakan untuk membeli kebutuhan dasar.
"Mohon uangnya digunakan untik keperluan penting. Jangan untuk beli rokok," kata dia.
Ihwal adanya warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan, ia mengatakan, menjadi tanggung jawab daerah untuk memperbaiki datanya. Sebab, menurut dia, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengajukan data warga terdampak pandemi Covid-19.
"Karena kita sudah berikan kewenangan daerah untuk menentukan. Kita hanya menyalurkan," kata dia.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan bantuan lain untuk program keluarga harapan. Bantuan itu berupa subsidi LPG dan listrik.
"Kita masih rancang untuk masuk PKH. Mudah-mudahan kita punya anggaran yang bagus, sehingga semua keluarga prasejahtera bisa menikmatinya," kata dia.
Sementara itu, salah seorang penerima BST di Kabupaten Tasikmalaya, Hanifah (75 tahun) mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tunai dari pemerintah. Sebab, pandemi Covid-19 yang terjadi membuatnya tak bisa beraktivitas dengan normal.
"Saya tinggal sama adik, sama-sama sudah tua, tidak kerja juga. Jadi sangat terbantu dengan uang ini," kata dia.
Sementara itu, salah seorang warga di Kota Tasikmalaya yang menerima bantuan, Jajang (41) mengatakan, sudah tiga kali mendapat bantuan BST. Meski tak besar, menurut dia, bantuan itu sangat berguna untuk tetap bisa menghidupi keluarganya.
"Soalnya selama corona saya jualan sepi terus," kata lelaki yang berprofesi sebagai pedagang tempe itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika