REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengarahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk merumuskan peraturan wali kota terkait penegasan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masyarakat. "Kami telah mengarahkan agar Pemkot Makassar segera mengeluarkan perwali dan ini sedang dibahas dan dirumuskan seperti apa itu," katanya di Kota Makassar, Kamis (18/6).
Nurdin mengakui usulan peraturan daerah itu sebelumnya telah disampaikan oleh Tim Analisis Pengendalian Covid-19 Sulsel sebagai langkah tegas kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan pada masa pandemi. Peraturan tersebut, dia mengatakan, diusulkan sebagai salah satu upaya agar masyarakat makin patuh dan sadar menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, membiasakan cuci tangan, dan menghindari keramaian.
Ketua Tim Analisis Satgas Pengendalian Covid-19 Sulsel, Ridwan Amiruddin, mengemukakan, untuk situasi pandemi, kepatuhan mesti disertai dengan penegakan disiplin tinggi. "Jadi, hal-hal yang bersifat imbauan kurang efektif untuk jangka pendek. Jadi, harus intensif secara paralel. Nah, kalau ada hukum, ada dasar untuk bertindak," katanya.
Sikap tegas disampaikan pula oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla (JK) yang sehari sebelumnya mengunjungi Posko Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Sulsel di Makassar. "Tingkat disiplin kita perlu lebih keras lagi. Jadi, tolong masyarakat harus kerja keras dalam penanganan corona ini agar penularannya tidak lagi meningkat," kata JK.
Menurut JK, sikap keras ke masyarakat sangat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencegahan wabah ini makin meluas, seperti yang telah dilakukan sejumlah negara. Perlawanan juga menjadi penekanan penting yang disampaikan Ketua DMI pusat itu terhadap pencegahan virus corona kepada masyarakat Sulsel. Salah satunya bersama-sama memberi edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga diri dan memberi penegasan protokol kesehatan.
"Upaya mematikan virus perlu lebih keras lagi karena kita seakan menunggu. Harus diajari masyarakat berdisiplin," ujar JK.
Menurut dia, kemampuan orang tinggal di rumah hanya dua bulan, baik secara fisik maupun ekonomi. Oleh karena itu, menghindar (disiplin protokol kesehatan) dan mematikan virus dinilai cara tepat untuk memutus mata rantai Covid-19.
"Saya datang ke sini hanya untuk katakan ewako, jangan ngomong saja, tapi mari kita berbuat. PMI siap menyuplai kebutuhan asal ada gerakan bersama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika