REPUBLIKA.CO.ID, ATAMBUA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memprediksi, penanganan pandemi Covid-19 bisa tuntas pada 2022. Spekulasi tersebut, kata Tito, jika vaksin corona mampu ditemukan, dan diproduksi dalam tahun ini, atau pertengahan 2021 mendatang.
Estimasi waktu tersebut, dengan gambaran penemuan vaksin, dan rentang produksi, serta distribusi ke seluruh Indonesia. "Skenarionya, kalau vaksin ini paling cepat ditemukan pertengahan 2021, artinya pertengahan atau akhir 2022, masalah Covid-19 ini bisa selesai. Itu skenario yang paling cepat," kata Tito di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6) seperti dalam keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bachtiar, yang diterima wartawan di Jakarta.
Tito berada di Atambua, mendampingi Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Keberadaan dua menteri itu untuk mengecek kesiapan daerah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dalam penyampaiannya, Tito mengatakan, pilkada tahun ini, beririsan dengan upaya pemerintah menangani pandemi global Covid-19 yang ikut menghantam Indonesia.
Pemerintah sekarang ini, kata Tito, dalam jalur mandiri penemuan vaksin. Jenis corona yang berbeda di tiap-tiap negara, mendesak setiap pemerintahan mengembangkan vaksinnya. Namun kata dia, pengembangan vaksin ini, membutuhkan waktu. "Ahli-ahli di seluruh dunia mengatakan, vaksin paling cepat ditemukan tahun 2021," ujar Tito.
Di Indonesia, persoalannya pun tak berhenti pada saat vaksin ditemukan. Indonesia, dengan jumlah populasi 260-an juta membutuhkan produksi vaksin massal. Pemerintah mengharuskan minimal dua pertiga populasinya harus mendapatkan vaksin. Itu artinya, membutuhkan minimal 170 juta vaksin. Pun itu, kata Tito, tak mungkin hanya sekali vaksin.
"Dan kalau satu orang perlu dua ampul (vaksin pertama, dan kedua), berarti minimal perlu 340 juta vaksin yang diperlukan," ucap Tito.
Pun itu, masih menyisakan pekerjaan besar dalam masalah pendistribusian. Sebab itu, kata Tito situasi pandemi saat ini diharapkan tak menghentikan proses kepemimpinan di daerah. Pilkada tahun ini, digelar serentak di 270 pemerintahan daerah pada 9 Desember. Pemerintah tak punya pilihan kembali memundurkan pelaksanaan pesta demokrasi daerah. Apalagi, jika menunggu penanganan Covid-19 tuntas. Karena jika pilkada menunggu corona teratasi, hanya akan menjadi persoalan baru bagi kepemimpinan di daerah.
Tito mengatakan, jika pilkada menunggu vaksin ditemukan, maka kepemimpinan di daerah akan berstatus Pelaksana tugas (Plt). Akan ada sebanyak 270 pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang kepemimpinannya tak maksimal lantaran berstatus Plt. "Apakah ini akan menjadi baik?," tanya Tito.
Kata Tito, tentu tidak. Sebab menurut dia, status Plt dalam kepemimpinan daerah, akan menghambat sistem pemerintahan setempat. "Plt itu terbatas kewenangannya. Dan tidak memiliki lejitimasi dari rakyat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika