Rabu 17 Jun 2020 00:15 WIB

Pengamat: Kapolri Baru Diharapkan Paham Demokrasi Sipil

Calon pengganti kapolri harus merupakan sosok yang nasionalis dan paham demokrasi sip

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus Yulianto
Boni Hargens
Boni Hargens

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut pengganti Idham Azis sebagai Kapolri paling tidak harus memiliki lima kriteria. Menurutnya, calon pengganti bekas kabareskrim itu harus merupakan sosok yang nasionalis dan paham demokrasi sipil.

"Menghadapi gejolak sosial-politik yang terus berlangsung entah di daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip dan tegas dalam bertindak," kata Boni Hargen setelah dikonfirmasi, Selasa (16/6).

Menurut dia, kriteria lainnya adalah Polri membutuhkan pimpinan yang dapat memperkuat kerjasama lintas sektoral, koordinasi antar agensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu, agar ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.

Dia berpendapat, kapolri yang baru juga harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya. Termasuk, sambung dia, prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan perdagangan manusia, tidak hanya para pelaku dalam negeri.

Karena itu, menurut Boni, diperlukan kerja sama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan luar negeri. "Ke depan, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba," katanya.

Dikatakan Boni, kriteria selanjutnya yang harus dimiliki kapolri baru yaitu potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian. Dia mengatakan, dengan begitu manajemen di internal Korps Bhayangkara dari tingkat pusat hingga daerah bisa berjalan baik.

Kriteria terakhir, kapolri baru harus sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintah. Menurutnya, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat dalam era pemerintahan saat ini.

"Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement