REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan hingga saat ini ada 11 kabupaten yang masih nol persentasenya dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Ia mengungkap, saat ini sudah ada 277 kabupaten yang 100 persen melakukan penyaluran, 95 kabupaten yang penyalurannya 75 sampai 99 persen.
Lalu 24 kabupaten kota yang penyalurannya 50 sampai 74 persen. Sementara yang menyalurkan 1 sampai 49 persen 27 kabupaten.
"Dan ada 11 yang masih nol, 11 yang masih nol ini terbesar ada di Papua dan Papua Barat, kemudian ada di NTT," ungkap Abdul Halim saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6).
Ia menjelaskan, ada dua kemungkinan kendala yang membuat 11 kabupaten tersebut belum menyalurkan BLT Dana Desa. Pertama, kemungkinan karena informasi yang belum masuk karena kendala, atau kedua karena kondisi geografis yang menyebabkan penyaluran BLT dana desa terhambat.
Karena itu, ia mengatakan wacana kebijakan disatukan penyaluran dana desa di wilayah tersebut "Karena memang geografisnya sangat jauh maka mau disatukan saja, karena biaya untuk mengantar dana ke lapangan dengan besaran dana yang akan didistribusikan ini tidak imbang, makanya ada kebijakan mau disatukan dan khusus untuk daerah yang amat sangat sulit dari sisi geografis, penyatuan itu diizinkan," ungkap Abdul Halim.
Ia juga menyingung Banten yang saat ini masih rendah di antara provinsi lain di Indonesia. Ini terjadi karena alasan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah setempat belum juga selesai.
Karena itu, ia mendorong Pemda setempat agar segera melakukan percepatan dalam penyaluran jaring pengaman sosial lain agar BLT Dana Desa bisa disalurkan. "Jadi kan Banten itu membuat kebijakan dari provinsi juga, ada bantuan 600 ribu, kabupaten 600 ribu, BST juga, BLT dana desa juga, nah dana BLT sudah siap, tapi dari provinsi dan kabupaten belum semua masuk desa," ungkapnya.
Ia mengatakan, meski ada kewenangan untuk melanjutkan, tapi perangkat desa memilih menunggu hingga bantuan lainnya serempak disalurkan. "Mereka tetap tidak berani, mereka tidak siap berharap hadapan dengan masyarakat yang datanya sudah lengkap, siapa yang terima dari kabupaten, provinsi dari BLT dana desa, inginnya itu diserahkan bersamaan," ungkapnya.
"Karena itu alasan Banten sampai hari ini relatif masih rendah atau paling rendah di antara provinsi lain, tentu kalau dibandingkan Papua tidak bisa dibandingkan, karena itu kita fokus ke Banten juga supaya percepatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika