REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menanggapi keputusan bersama empat menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi Covid-19. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim menilai, keputusan tersebut belum menyentuh masalah utama yang dihadapi selama tiga bulan belajar di rumah.
"Memang ada hal baik, bahwa pemerintah tidak memaksakan tatap muka. Tetapi, tentu saja solusi lebih baik jauh lebih diharapkan," kata Ramli, Senin (15/6).
Ia menyinggung tidak adanya agenda khusus terkait menyiapkan guru agar mampu menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara menyenangkan dan berkualitas. Selain itu, juga tidak ada langkah-langkah konkret Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) dalam memberikan solusi terhadap minimnya kemampuan guru dalam melaksanakan PJJ.
Ramli mengatakan, Kemendikbud memang telah mengeluarkan pedoman pembelajaran jarak jauh. Namun, secara teknis, ia menilainya masih tidak jelas bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
"Karena hampir dipastikan, dominan pembelajaran tanpa tatap muka, maka Kemendikbud dan Kemenag harusnya lebih rinci membahas solusinya dalam PJJ lengkap dan solusi atas semua masalah dalam tiga bulan PJJ," kata dia lagi.
Ia juga mempertanyakan apa yang akan dilakukan Kemendikbud terhadap lebih dari 60 persen guru yang tidak memiliki kemampuan penguasaan teknologi. Bagaimana pula nasib guru yang menyelenggarakan PJJ namun membuat siswa merasa kesulitan.
"Bagaimana aturan penyelenggaran PJJ, berapa waktu belajarnya dan bagaimana pengaturannya, hingga kini tak ada yang mengerti," kata Ramli menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika