REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menjadi kampus berbasis riset. Unusia harus menjadi yang terdepan terkait data dan kajian mengenai keislaman dan keindonesiaan di tanah air.
“Kita berharap di masa mendatang seluruh dunia, merujuk ke Unusia jika ingin mengetahui berbagai tema tentang keindonesiaan dan keislaman. Termasuk bagaimana demokrasi bisa bersanding dengan nilai-nilai Islam, tentang Islam Nusantara, tentang Islam Moderat dan berbagai tema yang selama ini menjadi kajian mendalam keluarga besar Nadhlatul Ulama (NU),” ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/6).
Dia menjelaskan, saat ini sumber daya NU sangat memadai untuk mendukung Unusia sebagai kampus riset di Indonesia. Banyak intelektual berlatar NU yang bisa memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran dan hasil penelitian untuk Unusia.
“Kami meyakini resources ada. Banyak intelektual NU yang mengabdi di kampus-kampus terkemuka dalam dan luar negeri. Unusia bisa menjadi center excellent riset-riset sosial keagamaan di Indonesia,” katanya.
Huda mengatakan, keberadaan Unusia sangat penting bagi NU dan Indonesia. Apalagi saat ini angka partisipasi kasar pendidikan Indonesia khususnya di level perguruan tinggi masih tergolong rendah.
“Upaya meningkat angka partisipasi kasar di Indonesia menjadi concern banyak pihak termasuk oleh Presiden Jokowi, kita berharap Unusia menjadi salah satu alternatif perguruan tinggi yang berkualitas bagi generasi muda di Indonesia,” ujarnya.
Politikus PKB ini berharap ke depan NU dan Unusia ikut bersama-sama mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan. Menurutnya, saat ini dari Rp 580 triliun dana pendidikan dari APBN yang benar-benar berfungsi menyangga pendidikan hanya sekitar Rp200 triliun saja.
Sedangkan Rp 380 triliun lainnya ditransfer ke daerah dalam bentuka Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau non-fisik. “Rp 200 triliun yang benar-benar untuk pengelolaan pendidikan tersebar Rp 75 triliun di Kemendikbud, Rp 55 triliun di Kemenag, dan Rp 37 triliun di berbagai kementerian/lembaga yang mempunyai sekolah-sekolah kedinasan,” ujarnya.
Huda berharap, ke depan anggaran Rp580 triliun benar-benar untuk fungsi pendidikan. Dengan demikian banyak anggaran yang bisa digunakan untuk menambah kesempatan belajar bagi generasi muda di Tanah Air.
“Dengan anggaran Rp 200 trilun saja kita bisa menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk sekitar 350 ribu calon mahasiswa. Kalo dana APBN 20 persen untuk pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan maka saya estimasikan ada sekitar 2 juta KIP yang bisa diberikan kepada calon mahasiswa sehingga angka partisipasi pendidikan di level perguruan tinggi akan meningkat drastis,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika