REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pekan ketiga masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewaspadai munculnya klaster penularan baru. Pembukaan pasar rencananya dibuka pada 15 Juni 2020.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kewaspadaan Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB transisi memang ada pada pembukaan pasar. "Kalau kekhawatiran jujur ada di pasar, bukan di rumah ibadah, bukan juga di perkantoran atau kendaraan umum," ujar Ariza, sapaan akrab wagub, dalam sesi dialog online dengan wartawan, Rabu (10/6).
Ia mengatakan pada fase atau pekan ketiga yang semakin membuat khawatir adalah pembukaan pasar dan pusat perbelanjaan seperti mal. Pada pembukaan mal, Ariza menilai, pengelola bisa mengatur secara disiplin pedagang dan pengunjungnya. Namun, ia menilai, potensi penularan di pasar masih cukup tinggi.
"Sampai hari ini memang pasar memang belum dibuka secara utuh. Yang nekad buka ini adalah PKL di pinggir jalan yang kurang memperhatikan protokol kesehatan," terangnya.
Pada pekan ketiga ini, ia mengatakan, Pemprov DKI akan berupaya menegakkan aturan, memberi tahu, dan menyosialisasikan protokol kesehatan. Sebab, iaa mengatakan protokol kesehatan di pasar sebenarnya sudah sangat jelas.
Dalam protokol itu, pengunjung akan diatur, disiapkan wastafel untuk cuci tangan, dan pengukuran suhu melalui thermogun bagi pengunjung dan pedagang. "Pengaturan ini akan diserahkan kepada pihak pengelola pasar," kata dia.
"Prinsipnya dibuka dengan pembatasan. Jadi memang masyarakat yang berada di pasar inilah yang rentan mengalami penularan. Dari itu pasar inilah jadi puncak kewaspadaan Pemprov DKi selama PSBB transisi ini," papar Ariza.
Di sisi lain, ia juga mengimbau warga Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19. Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya menghindari ke pasar kalau tidak terlalu penting.
Kalau tidak penting sekali atau kalau bisa belanja sehari-hari melalui online maka tidak perlu harus ke pasar setiap hari. Kalaupun harus ke pasar, kata dia, jalankan protokol kesehatan secara disiplin.
PSBB transisi dilakukan dalam empat fase. Pada fase pertama, Pemprov DKI sempat khawatir soal pembukaan rumah ibadah, tetapi dalam prosesnya ternyata masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19-nya.
Selanjutnya, ia mengatakan, kekhawatiran pekan kedua PSBB transisi adalah soal pembukaan perkantoran serta operasional penuh kendaraan dan angkutan umum. Namun, ia mengatakan, pemberlakuan shift jam kantor membuat aktivitas kantor bisa dikendalikan meski ada antrean di kereta seperti stasiun masih perlu diperketat.
Ariza mengakui soal KRL ini sempat yang menjadi sorotan di angkutan umum. "Namun kami sudah koordinasi dengan Kemenhub karena itu kewenangan Kemenhub. Kami minta ada protokol pencegahan yang ketat agar antrean tidak menumpuk," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
