Senin 08 Jun 2020 20:56 WIB

Kekompakan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19 di Jabar

Saat PSBB Bandung Raya diterapkan pertama kali nyaris tidak ada perdebatan.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Muhammad Fakhruddin
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (8/7).
Foto: Edi Yusuf/Republika
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (8/7).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG---Keputusan cepat dan sistematis yang dihasilkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 bupati/wali kota menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan Covid-19. 

Menurut Bupati Sumedang, Donny Ahmad Munir, sepanjang tiga bulan menangani Covid-19 sinergi dan kekompakan gubernur dan 27 kepala daerah terasa begitu kuat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat.

“Semuanya sinergi, bupati wali kota dan gubernur ada kesamaan gerak, kuncinya memang ada di koordinasi yang baik,” ujar Donny, saat dihubungi, Senin (8/6).

Donny mengatakan, sejak awal setiap keputusan dan strategi penanganan Covid-19 di Jawa Barat dibahas dan didiskusikan gubernur dengan para kepala daerah lebih dulu. “Pak Gubernur mengajak kita bicara, menyamakan persepsi sebelum mengambil kebijakan, ini melahirkan kekompakan,” katanya.

Secara rutin, kata dia, setiap menggelar video confrence dengan bupati/wali kota, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, selalu berlandaskan pada hasil kajian para pakar dan akademisi. Keputusan selalu dikuatkan dengan hasil kajian akademis dan fakta di lapangan. 

“Hasil kajian ini lalu diserahkan ke kabupaten/kota untuk menentukan pilihan. Hasilnya penyebaran Covid-19 terkendali, salah satu contoh suksesnya itu penerapan PSBB diawal, ini langkah yang tepat sekali,” papar Donny.

Menurutnya, keputusan Ridwan Kamil agar Bodebek, Bandung Raya lalu daerah lain di Jawa Barat menerapkan PSBB menjadi kunci penyebaran Covid-19 terkendali. “Keputusan PSBB jangan setelah banyak kasus, tapi justru sebelum banyak. Setelah DKI, lalu Bodebek dan Bandung Raya ini jadi langkah Jawa Barat paling tepat,” katanya.

Format kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, kata dia, juga diambil oleh bupati/wali kota. ”Apa yang dilakukan provinsi kemudian diteruskan bupati/wali kota ke level yang paling lokal. Kami mengamati, memodifikasi, dan meniru kebijakan gubernur dengan penyesuaian di tingkat lokal,” katanya.

Donny sendiri mengaku, saat PSBB Bandung Raya diterapkan pertama kali nyaris tidak ada perdebatan dari para kepala daerah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi. “Koordinasi dan komunikasi gubernur yang baik, diikuti para kepala daerah di Bandung Raya, kita akhirnya rajin kontak-kontakan terkait sinergi PSBB sampai urusan bantuan sosial,” katanya.

Tak hanya Bandung Raya, kata dia, suasana yang harmonis ini membuat kekompakan bupati wali kota terjalin intensif. Donny mengatakan, kisah sukses penanganan Covid-19 menjadi bahan masing-masing kepala daerah di Jabar untuk berbagi. “Kita tukar informasi terkait data Bansos, PSBB. Kami punya group WA kepala daerah, sharing best pratice apa yang menjadi kekuatan di suatu daerah, kita tularkan,” katanya.

Donny pun, tidak membayangkan jika keputusan PSBB tidak dilakukan Jawa Barat sejak awal menurutnya bisa jadi angka Covid-19 di provinsi tersebut tak terbendung. Hal ini, bisa jadi model bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan, PSBB adalah keputusan Jawa Barat paling sistematis berdasarkan scientific. 

"Awalnya keputusan Gubernur dianggap reaktif, ternyata hasilnya kalau Jawa Barat tidak responsif tidak akan seperti ini,” katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement