REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya terus mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, Jokowi meminta agar pengujian spesimen virus corona dengan metode polymerase chain reaction (PCR) ditingkatkan dan pelacakan dilakukan lebih agresif agar mencapai 20.000 per hari. Selain itu, Jokowi meminta berbagai upaya perlu dilakukan agar percepatan penanganan Covid-19 bisa sukses dilakukan.
Menindaklanjuti perintah Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan kementerian/lembaga terkait membahas strategi percepatan penanganan Covid-19. Muhadjir mengaku, optimistis target yang dicanangkan presiden bisa segera tercapai. Apalagi, dia melanjutkan, saat ini pengujian spesimen sudah mencapai lebih dari 10.000 per hari. Bahkan menurutnya, untuk saat ini yang perlu disiapkan adalah untuk mencapai target 30.000 per hari.
"Kalau kita lihat untuk mencapai 20.000 tidak begitu sulit ya. Karena per tanggal 6 Mei 2020 itu sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan," ujarnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (6/6).
Sehingga, ia optimistis ini bukan hal yang mustahil. Kini pihaknya memikirkan bagaimana mencapai target 30.000 pemeriksaan. Percepatan pengujian spesimen menurut dia akan sukses dengan adanya relawan. Maka dari itu dia menekankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) untuk bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan khususnya untuk tingkat S2 dibidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan mikrobiologi molekurel. "Kalau ini bisa dilakukan, saya optimistis," ujarnya.
Selain itu, menurut Muhadjir, proses tracking perlu diperbanyak. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa lebih terdeteksi kasus-kasus dan penyebarannya. Muhadjir juga meminta agar tim peneliti vaksin Covid-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat demi kemandirian bangsa.
"Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin pasar itu akan dijarah produsen luar negeri dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu," ujarnya.
Muhadjir meminta, untuk menyukseskan percepatan pengujian spesimen, harga dari alat swab tes untuk uji spesimen perlu seragam dan harus murah. Dia meminta kepada Kementerian Perdagangan agar bisa membuat regulasi terkait hal itu.
"Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini adalah kita perang lawan Covid-19 dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," ujarnya.
Sedangkan terkait tatanan kenormalan baru (new normal), menurut Muhadjir, gugus tugas dan kementerian/lembaga terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif bahwa normal baru bukan berarti seenaknya saja.
Diberlakukannya kenormalan baru, menurut dia, bukan berarti kedaruratan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut begitu saja. Menurut dia akan dilakukan penyempurnaan aturan agar masyarakat bisa lebih memahaminya.
"Padahal ketika mereka diberikan pengurangan pembatasan itu artinya PSBB masih berlaku yaitu PSBB minimal yang seperti tercantum dalam UU Kedaruratan Kesehatan pasal 49. Sehingga harus dipahami betul mengenai protokol kesehatan dasarnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika