REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di masa pandemi ini, Rumah Milenial Indonesia akan melaksanakan program Sekolah Kebijakan Publik bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Sekolah Kebijakan Publik akan diselenggarakan mulai dari tanggal 12 Juni hingga tanggal 13 Juli 2020.
Di dalam program Sekolah Kebijakan Publik ini, para peserta akan mendengar pengetahuan dan pengalaman dari para tokoh nasional, profesional, maupun akademisi. Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Rumah Milenial Indonesia (RMI) Defli Yuandika di Jakarta pada Kamis (4/6).
Beberapa pembicara yang akan hadir antara lain Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Djauhari Oratmangun (Dubes RI untuk Republik Rakyat China & Mongolia), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Kerja 2014-2019), Yenny Wahid (Wahid Institute), Febry C. Tetelepta (Ahli Utama Kantor Staf Presiden).
Kemudian, Noer Fajrieansyah (Ketua Umum DPP KNPI). Dari kalangan profesional juga akan diisi oleh Hokkop Situngkir (Executive Director ID Next Leader), Rina Saadah (Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan), Restu Hapsari (Staf Khusus Menteri Sosial), Putu Bravo Timothy (Managing Partner Firma Hukum THEY Partnership), Asfinawati (Ketua YLBHI), Theo Surbakti (Business Director ID Next Leader) dan Jojo Raharjo (Wartawan Senior).
Peserta juga akan mendapat bimbingan dari akademisi seperti Angel Damayanti (Dekan Fisip UKI Jakarta), Semuel S. Lusi (Peneliti Center for Critical Thinking UKSW), dan Dodi Lapihu (Direktur Eksekutif IAAC).
Menurut Defli, Sekolah Kebijakan Publik secara virtual ini dilaksanakan untuk memberikan alternatif kegiatan bagi generasi muda di masa pandemi.
"Di masa sebelum pandemi, biasanya generasi muda mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan softskill. Namun di masa pandemi ini, kita tidak bisa mengadakan kegiatan tatap muka. Oleh karena itu RMI menyelenggarakan program ini agar generasi muda tetap dapat mengikuti kegiatan yang positif walaupun hanya di rumah saja," kata Defli.
Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat menjelaskan tujuan dari program ini. "Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi, namun waktu dan hidup harus terus berjalan. Kita harus tetap mempersiapkan generasi muda untuk masa depan peradaban bangsa Indonesia. Karena itu kita manfaatkan perkembangan teknologi digital ini untuk kemajuan generasi muda," jelas Sahat.
Sahat menyampaikan beberapa materi yang dibahas di dalam Sekolah Kebijakan Publik ini. Dia mengatakan, peserta akan membahas tentang critical thinking, advokasi kebijakan, bagaimana menganalisis isu dalam kebijakan publik, komunikasi publik, community development, transformasi digital dalam kebijakan publik, membangun kebijakan inklusif, dan berbagai topik lainnya.
"Semoga melalui program ini, peserta mendapatkan wawasan baru dan memperluas jejaring pertemanannya. Generasi muda harus tetap sehat, kuat, dan optimis di tengah pandemi ini," kata Sahat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika