REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pihak Pemkot Semarang sudah membiasakan warganya hidup berdampingan dengan virus Corona. Caranya, melalui kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).
"Kami sudah menangkap sinyal adaptasi kebiasaan baru. PKM di Semarang sudah mengatur berbagai aspek dan sesuai dengan protokol kesehatan," kata Hendi, panggilan akrabnya, dalam acara bincang-bincang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Kamis.
Hendi mengatakan penerapan PKM di Semarang adalah jalan tengah antara aspirasi yang menginginkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan yang menolak PSBB.
Dalam penerapan PKM, sektor perekonomian di Kota Semarang tetap berjalan, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Misalnya, pabrik-pabrik boleh tetap beroperasi dengan membatasi karyawan yang bekerja dengan sistem shift dan pengaturan jarak.
"Restoran-restoran juga dibatasi operasionalnya hanya sampai pukul 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung hanya setengah dari kapasitas dan penerapan protokol kesehatan," tuturnya.
Hendi mengatakan Kota Semarang menggantungkan perekonomian melalui sektor bisnis dan jasa. Karena itu, saat pendapatan masyarakat dan daerah menurun drastis akibat pandemi Covid-19, sektor bisnis dan jasa diperbolehkan tetap beroperasi dengan pembatasan-pembatasan. "Warga kami masih ada yang untuk makan bergantung pada hasil kerja hari ini. Karena itu, kalau PSBB atau lock down diterapkan, kami khawatir malah akan meningkatkan kriminalitas," katanya.
Menurutnya, penerapan PKM di Kota Semarang terus disosialisasikan dengan patroli yang dilakukan tim yang beranggotakan TNI/Polri dan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pandemi Covid-19. "Masyarakat Kota Semarang sudah teredukasi bagaimana memutus rantai penularan Covid-19 dan sudah membiasakan diri hidup berdampingan dengan corona. Edukasi dan sosialisasi menjadi tugas tim patroli," jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika