REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah memasuki new normal atau kenormalan baru. Ia juga memuji kesigapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19.
“Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi. Termasuk penerapan sistem IT sebagai bagian dalam penanganan wabah ini,” ujar La Nyalla dalam siaran persnya, Selasa (2/6).
Dalam kunjungannya ke kabupaten paling timur di Pulau Jawa itu, La Nyalla berharap Bupati Banyuwangi Azwar Anas mampu memberikan solusi untuk persoalan pariwisata dalam menghadapi era kenormalan baru ini. Solusi juga diperlukan utamanya bagi pondok pesantren dimana lebih banyak proses belajar mengajarnya dilakukan secara komunal.
"Sehingga penting dipikirkan tentang sosial distancing dan physical distancing-nya," kata mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Sementara itu, Bupati Azwar mengatakan bahwa saat ini data penerima bantuan Covid-19 telah disajikan secara //online dan transparan. Data itu bisa diakses oleh setiap warga.
Data penerima bantuan juga disajikan di sejumlah titik seperti di kantor desa, masjid, gereja dan di beberapa tempat lain yang juga dilengkapi dengan nomor pengaduan.
Sehingga, lanjut Anas, warga yang merasa belum mendapatkan bansos bisa melakukan komplain. Juga ada program smart kampung. Melalui program ini masyarakat bisa langsung cek apakah ia mendapatkan bantuan atau tidak hanya dengan memasukkan NIK.
Warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung diketahui, jadi bantuan tidak akan diterima dobel. "Ini akan meminimalisir kegaduhan bansos yang selama ini kerap timbul di sejumlah daerah," kata Anas
Hanya saja, lanjut Anas, upaya ini layaknya karet yang sangat lentur. Komplain dari warga akan sangat banyak yang masuk sehingga perlu dilakukan verifikasi. Seperti beberapa waktu lalu, pengaduan yang masuk dari satu kecamatan ada sekitar 1.100 lebih warga yang belum mendapatkan bansos. "Tetapi ketika diverifikasi yang berhak mendapatkan hanya sekitar 420 orang,” tutur Azwar Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika