Selasa 02 Jun 2020 16:47 WIB

DPRD Jabar Apresiasi Kerja Keras Pemprov Atasi Covid-19

Selain Covid-19 yang harus diperbaiki adalah manajemen bansos bagi warga terdampak

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar melakukan rapid test via Mobile Covid-19 Test, di Kota Cimahi, Ahad (31/5). Pengetesan masif secara intens dilakukan salah satunya untuk menghadapi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal
Foto: Humas Pemprov Jabar
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar melakukan rapid test via Mobile Covid-19 Test, di Kota Cimahi, Ahad (31/5). Pengetesan masif secara intens dilakukan salah satunya untuk menghadapi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Jabar yang dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. Anggota dewan ini meminta Pemprov Jabar terus mempertahankan upaya penurunan kasus tersebut sampai Covid-19 benar-benar hilang di Jawa Barat.

"Saya selaku warga Jawa Barat dan Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Demokrat, memberi dukungan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menekan angka terinveksi atau dalam mitigasi Covid-19. Semoga ini akan terus berlanjut, khusus hal mitigasi Covid-19," ujar Irfan kepada wartawan, saat dihubungi Selasa (2/6).

Irfan pun, memuji kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar di bawah pimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam menangani mitigasi Covid-19. Gubernur dinilai telah melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi wabah tersebut.

"Saya minta kinerja ini terus dipertahankan, jangan sampai kendor sedikitpun. Terus ditingkatkan, pertahankan jangan sampai kita melonjak lagi angka kasusnya. Kalau terjadi pelonjakan lagi, anggaran mitigasinya mau dari mana lagi," katanya.

Selain itu,  hal yang harus diperhatikan adalah perbaikan manajemen penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Data penerima bansos yang masih simpang siur dan terus berubah,  harus diselesaikan.

Setelah didata, kata dia, memang data orang miskin terdampak Covid-19 itu banyak. Namun, keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mungkin tidak akan sanggup membiayai. "Makanya kita harus terbuka juga sama masyarakat, kalau terus kayak gini, bisa bangkrut. Harus jujur lah kita kepada masyarakat kemampuan kita seperti apa," katanya.

Pemprov Jabar,  harus berani berbicara kepada pemerintah pusat mengenai keterbatasan anggaran untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, pemerintah pusat akan memprioritaskan Jabar dalam hal penyaluran bantuan tersebut.

Angka reproduksi efektif Covid-19 (Rt) di Jawa Barat sendiri terus menurun dari awalnya di angka 4 pada April dan Maret 2020, menjadi 0,68, Selasa (2/6). Hal tersebut menyatakan bahwa penularan Covid-19 di Jawa Barat terus menurun setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Angka reproduksi efektif atau Rt ini dihitung dengan pemodelan SimcovID (Simulasi dan Pemodelan COVID-19 Indonesia) berdasarkan metode Kalman Filter yang merupakan perpanjangan dari metode Bayesian Sequential.

SimcovID sendiri merupakan tim gabungan yang terdiri dari peneliti berbagai perguruan tinggi, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, YGM, UGM, ITS, UB, dan Undana, dan peneliti perguruan tinggi luar negeri, yakni Essex & Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.

Ada tiga indikator dalam mengukur indeks reproduksi Covid-19 ini, yakni jumlah kasus positif aktif, jumlah kesembuhan, dan jumlah kematian berdasarkan waktu harian. 

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika sebuah daerah memiliki angka Rt kurang dari 1 selama 14 hari, dapat menjadi indikator dalam aspek epidemiologi untuk pemberlakuan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement