REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan mengkritik rencana pemerintah membuka kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19 sebagai ketergesaan yang berbahaya.
Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi pertaruhan besar bagi keselamatan generasi penerus bangsa di masa depan. "Pembukaan sekolah di saat pandemi sama saja dengan mempertaruhkan nyawa generasi penerus bangsa," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).
Dirinya menjelaskan, bahwa transmisi Covid-19 belum terkendali. Kasus baru masih terus terjadi, dan kurva juga belum melandai. "Saya keberatan jika anak-anak seperti dijadikan kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah," kata wakil ketua Fraksi PKS tersebut.
Kekhawatiran tersebut wajar mengingat penularan Covid-19 kepada anak-anak Indonesia tergolong cukup tinggi. Sebagaimana rilis resmi yang disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 18 Mei 2020, bahwa tak kurang dari 584 anak dinyatakan positif mengidap Covid-19 dan 14 anak di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP tersebut.
"Atas nama kecintaan, kepedulian dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa, saya minta tunda kebijakan ini," ucapnya.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah belajar dari negara lain seperti Perancis dan Korea Selatan. Ketika membuka kembali sekolah, sebanyak 70 kasus baru ditemukan di Perancis. Sementara di Korea Selatan ditemukan ada 79 kasus baru.
"Apa kita ingin seperti itu juga? Janganlah coba-coba kebijakan yang pertaruhannya adalah nyawa," tegasnya.
Apalagi, katanya, berdasarkan laporan KPAI baru ada 18 persen sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Sementara 80 persen lebih lainnya dinilai tidak siap.
"Ini membuktikan bahwa pembukaan sekolah saat ini berbahaya dan penuh pertaruhan, bahkan banyak orangtua yang khawatir jika pembukaan sekolah tetap dipaksakan," kata Netty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika