REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Forum Global Public Health (FGPH) 2020 yang akan diselenggarakan secara virtual, pada 2 Juni 2020 mendatang. Pertemuan virtual FPGH ditargetkan akan dihadiri sekitar 200 delegasi. Akan hadir, partisipasi sejumlah pimpinan Organisasi Internasional, think-tank dan Lembaga Swadaya Masyarakat Global untuk berpartisipasi pada pertemuan retreat tersebut.
FGPH tahun 2020 mengambil tema Affordable Health Care for All, dan agenda yang akan diusung adalah memastikan adanya suatu sistem kesehatan yang tangguh, melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau serta berkualitas dan hal yang terpenting adalah pemerataan pelayanan kesehatan tersebut, untuk semua lapisan masyarakat, khususnya untuk obat-obatan.
Menurut Direktur Sosial & Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu RI, Kamapradipta Isnomo, adanya pandemi Covid-19 ini, menunjukan salah satu bukti nyata pentingnya isu kesehatan global. Bahwa, isu kesehatan merupakan isu bersama (public good), bersifat lintas sektoral dan melewati lintas batas negara.
Dengan latar belakang tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bersama dengan enam Menteri Luar Negeri Brazil, Afrika Selatan, Norwegia, Perancis, Senegal dan Thailand berinisiatif untuk mendorong pembahasan isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri dalam suatu forum yang bernama Foreign Policy and Global Health (FPGH).
“Inti dari pertemuan FGPH tahun 2020 ini akan membahas tantangan yang muncul dari adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antara negara dan antar pihak pada tata kelola kesehatan global yang harus dilakukan secara bersama dan kolaboratif baik dari sisi pemerintah, ogranisasi maupun industri,” ujar Kamapradipta.
Menurut Kamapradipta, hasil akhir dari pertemuan ini adalah diharapkan adanya kerja sama yang nyata dan konkrit untuk pembuata vaksin / obat-obatan, dengan harga yang terjangkau, dan pemerataan dalam pendistribusiannya. Sehingga, bisa didapat oleh semua lapisan masyarakat.
Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes RI, Acep Somantri, pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara politik luar negeri (foreign policy) dan kebijakan kesehatan global (global health) untuk mendukung solidaritas dan kolaborasi global dalam penanganan Covid-19.
Melalui tatanan ini, kata dia, kinerja Diplomasi Kesehatan Indonesia dioptimakan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Terdapat 4 fokus diplomasi kesehatan yang dilakukan. Yaitu peningkatan kapasitas Indonesia dalam pencegahan, deteksi dan respon, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 melalui join-production, mengupayakan peluang kerja sama riset obat dan vaksin Covid-19, termasuk kerja sama clinical trial dan peluang partisipasi Indonesia pada scalling-up produksi obat dan vaksin baru Covid-19 pada saat sudah ditemukan.
“Kita memiliki kemampuan untuk mendukung scalling-up produksi vaksin untuk kebutuhan global karena Indonesia memiliki Bio Farma yang produk vaksinnya sudah diakui WHO dan digunakan di lebih dari 140 negara," kata Acep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
