REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, sebaiknya tahun ajaran baru 2020/2021 digeser ke Januari 2021. IGI mengatakan, hal itu dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang membahayakan siswa jika sekolah kembali dibuka.
"Sebaiknya tahun ajaran baru digeser ke Januari 2021 dan selama satu semester digunakan untuk peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran daring," ujar Ramli saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (27/5).
Ramli melanjutkan, saat ini pembelajaran belum optimal karena gurunya tidak memiliki kompetensi yang cukup, kuota data yang kurang memadai, dan peralatan yang kurang tersedia.
Dengan menggeser tahun ajaran baru, Kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan, sehingga pada Januari 2021 sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran daring berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas.
Ramli mengungkapkan, terdapat beberapa alasan mengapa tahun ajaran baru perlu digeser ke Januari 2021. Pertama, memberikan kepastian tahun ajaran baru bergeser ke Januari akan membuat dunia pendidikan memiliki langkah-langkah yang jelas terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pembelajaran daring.
Kedua, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dan orang tua dari stres berkepanjangan. Hal itu dikarenakan orang tua memikirkan keselamatan anaknya di sekolah. Ketiga, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dari penularan Covid-19 dan keempat portal layanan pendidikan tak mampu menggantikan guru.
Alasan kelima, menggeser tahun ajaran menjadikan tahun anggaran selaras dengan tahun ajaran. Fakta lapangan menunjukkan berbedanya tahun anggaran dan tahun ajaran mengakibatkan kepala sekolah harus berutang kemana-mana agar bisa menyelenggarakan ujian nasional karena dana BOS belum cair.
Keenam, membantu orang tua mengatasi masalah ekonomi. Dengan anak didik kembali ke sekolah, bukan hanya kecemasan akan kesehatan yang hadir, tapi juga bertambahnya beban ekonomi orang tua, mulai dari biaya transportasi, jajan dan biaya lainnya.
Ketujuh, enam bulan ini bisa digunakan untuk mendorong lahirnya ide-ide baru atau kreativitas-kreativitas baru dari anak didik. Hal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah terutama Kemendikbud. "Jika Kemendikbud tetap ngotot tidak menggeser tahun ajaran baru, semua persoalan yang terjadi saat ini harus bisa diatasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika