REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Andre Rahadian mengatakan kerelawanan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan kerelawanan pada saat penanggulangan bencana alam.
"Kalau bencana alam, relawan bekerja langsung secara fisik mengevakuasi orang dari reruntuhan dan lain-lain. Kali ini yang dihadapi virus, jadi harus kuat di data," kata Andre saat jumpa pers yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang disiarkan langsung akun Youtube BNPB Indonesia dipantau di Jakarta, Rabu (20/5).
Karena itu, para relawan nonmedis Covid-19 juga membantu dalam pengumpulan data, misalnya data orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, masyarakat yang terdampak secara ekonomi, selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Andre mengatakan relawan Covid-19 yang terdaftar di bawah Gugus Tugas Percepatan Penangann Covid-19 mencapai 30.098 orang. Sebanyak 80 persen di antara mereka berusia 40 tahun ke bawah, sehingga relatif aman dari penularan Covid-19 dan bisa bekerja secara maksimal.
"Sejauh ini belum ada relawan di Gugus Tugas yang positif Covid-19. Mudah-mudahan tidak sampai ada. Pelatihan dan pelindungan kepada relawan tetap dilakukan. Jangan sampai tugasnya membantu masyarakat, tetapi malah menjadi korban dan ikut menyebarkan Covid-19," tuturnya.
Dalam menghadapi norma kehidupan normal yang baru dalam menghadapi Covid-19, Andre mengatakan tim relawan telah mempersiapkan data dan protokol kesehatan, misalnya bagaimana tetap berjualan dan berbelanja di pasar yang aman agar tidak menularkan atau tertular Covid-19.
"Relawan bergerak di pasar untuk memberikan informasi dan pelindung wajah. Norma kehidupan normal yang baru ini tidak bisa dihindari sampai dengan vaksin Covid-19 ditemukan," katanya.
Andre mengatakan perang menghadapi Covid-19 masih akan berjalan panjang. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat tidak menyerah.
"Kita bisa menjalani kehidupan normal yang baru bersama seluruh elemen masyarakat, tidak akan bisa bila hanya bersandar pada pemerintah saja," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika