Rabu 20 May 2020 12:41 WIB

Muhammadiyah Tolak Pelonggaran PSBB

Kebijakan untuk mengendorkan PSBB bukan suatu sikap yang tepat.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Mas Alamil Huda
Pelonggaran PSBB
Foto: republika
Pelonggaran PSBB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) menyampaikan sikapnya untuk terus melawan penyebaran Covid-19 dengan menolak pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab pergerakan kasus Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda melandai.

Ketua MCCC Agus Samsudin mengatakan, wabah Covid-19 masih menunjukkan tren kenaikan dilihat dari jumlah kasus maupun korban meninggal. Sehingga seharusnya ada peningkatkan upaya perlawanan terhadap penyebarannya.

"Kebijakan untuk mengendorkan PSBB dan pernyataan untuk berdamai dengan virus corona di saat seperti ini bukan suatu sikap yang tepat karena di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan (nakes) dan warga masyarakat yang terpapar dipertaruhkan," kata Agus dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (20/5).

MCCC mengingatkan, para nakes masih bertaruh nyawa dan terus berusaha menyelamatkan mereka yang terpapar Covid-19. Usaha mereka patut dihargai dengan tak keluar rumah dan mematuhi prosedur kesehatan. "Semangat dan keselamatan para nakes ini perlu mendapat perhatian tinggi," lanjut Agus.

Muhammadiyah melalui jaringan strukturnya dari tingkat pusat hingga ranting terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan wabah Covid-19. Kebijakan penanganan Covid-19 dibuat di tingkat Pimpinan Pusat dan diterjemahkan dalam aksi di lapangan dengan ujung tombaknya berada di Pimpinan Cabang (PCM) dan Ranting Muhammadiyah (PRM), selain Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting PP Muhammadiyah, Ahmad Norma Permata, menambahkan, cabang dan ranting mempunyai peran yang penting dalam penanganan wabah Covid-19. Saat ini sudah terbentuk 3.849 PCM dari 7.100 Kecamatan di seluruh Indonesia dan 13.612 PRM dari 81.935 Desa dengan persebaran paling banyak berada di Pulau Jawa.

"Cabang dan ranting lah yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan keseharian warga dan terhubung secara horisontal dengan struktur pemerintahan kecamatan, desa sampai RT-RW," ujar Norma.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement