REPUBLIKA.CO.ID, MARATAM--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta warganya tetap disiplin menerapkan protokol Covid-19, meski jumlah kasus positif di daerah itu terus menurun dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang juga Koordinator Bidang Humas Gugus Tugas Covid-19 NTB Gde Putu Aryadidi Mataram, Rabu mengatakan hingga hari ini trenkesembuhan dari Covid-19 telah mencapai total 150 orang atau 40 persen dari total 350 orang positif di daerah itu. Meski angka kesembuhan tinggi, namun warga tetap harus waspada karena temuan kasus positif baru masih terjadi, meskipun trennya cenderung menurun.
"Hari ini terdapat enam kasus positif baru, dan 24 orang dinyatakan sembuh baru, sehingga masih terdapat 193 pasien positif yang masih dalam perawatan medis di rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat khusus Covid-19 yang tersebar di seluruh NTB," ujarnya.
Untuk itu, mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol pecegahan Covid-19 hingga wabah ini benar-benar terputus penularannya.
"Mari kita tidak lengah, sebab kalau disiplin kita kendor, maka ancaman penularan dan lonjakan jumlah kasus positif baru masih terus akan terjadi," ujarnya.
Aryadi mengimbau warga untuk tetap semangat dan menjaga optimisme bahwa wabah ini akan berakhir, dengan cara mengikuti seluruh anjuran dari para petugas kesehatan, aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tetap menerapkan instruksi Gubernur NTB terkait kewajiban menggunakan masker untuk semua di seluruh aktivitas masyarakat di luar rumah. "Sebab penggunaan masker telah terbukti 70 persen mampu menurunkan risiko penularan atau tertular Covid-19," ucapnya.
Aryadi kembali mengingatkan warga agar tidak perlu panik dan takut berlebihan jika menjumpai warga desa/dusun atau tetangga terdekat yang dinyatakan positif Covid-19."Tetapi harus waspada, dengan secara sungguh-sungguh mengikuti dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika