REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual Bersama Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan, Selasa (12/5). Dalam arahannya Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat.
Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH.
"Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak," kata Bambang Hendroyono.
Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil dibawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.
KPH dikatakan Bambang berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.
Lewat sambungan video conference yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak, menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.
“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla," ucap Sutarmidji dari Pontianak.
Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.
Pada kesempatan tersebut, Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyatakan personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan. Menurutnya Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai saat ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektar.
Kondisi ini dikatakan Muhammad Nur, jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019, turunnya cukup signifikan. “Kita berharap mudah-mudahan dengan program yang ada di tambah nanti dengan pembentukan resor di unit-unit KPH bisa menekan lagi tingkat karhutla yang terjadi," kata Nur.
Begitu juga dengan Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto menyatakan kesiapan mendukung program KLHK dan Gubernur Kalbar. "Utamanya dalam upaya pengendalian karhutla baik dari aspek pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum," kata Imam.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau tahun 2020 secara umum normal, namun di beberapa wilayah diprediksi lebih kering dari musim kemarau pada 2019. Puncak Musim Kemarau di daerah Rawan Karhutla di Pulau Sumatera seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan diprakirakan akan mengalami lebih awal yaitu mulai Mei 2020, sedangkan untuk Pulau Kalimantan akan mengalami pada Juli 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
