Senin 11 May 2020 18:06 WIB

Legislator Usulkan Bansos dalam Bentuk Uang Tunai

Di Garut, ada telur dalam paket sembako bansos yang membusuk.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan sembako saat melepas petugas pos dan ojek online (ojol) untuk menyalurkan bansos kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) di Kantor Sentral Pengolahan Pos (SPP) Bandung, Kota Bandung, Ahad (19/4). Bantuan sosial (bansos) senilai Rp 500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19
Foto: Humas Pemprov Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan sembako saat melepas petugas pos dan ojek online (ojol) untuk menyalurkan bansos kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) di Kantor Sentral Pengolahan Pos (SPP) Bandung, Kota Bandung, Ahad (19/4). Bantuan sosial (bansos) senilai Rp 500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengusulkan agar bantuan sosial (basos) Pemprov Jabar bagi keluarga terdampak COVID-19 disalurkan dalam bentuk uang, bukan paket sembako. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi masalah dalam penyaluran bansos tersebut.

"Seperti yang terjadi di Garut, yakni membusuknya telur karena tidak tersalurkan dalam waktu cukup lama. Kendala dari awal penyaluran bansos ini adalah data. Ya efeknya seperti di Garut. Sehingga, kita mengusulkan bansos ini bentuknya uang sesuai dengan usulan DPRD di awal pembahasan bansos," ung Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira saat dihubungi Senin.

Peristiwa telur bantuan Pemprov Jabar yang membusuk di Kabupaten Garut, kata Yunandar, harus menjadi bahan evaluasi bersama apalagi bansos ini pertama kali dilakukan. Selain itu, lanjut dia, bantuan pemerintah biasanya berupa uang, seperti bantuan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

"Menurut saya Pemprov Jabar juga masih belajar, karena belum pernah melaksanakan sebelumnya. Ini harus menjadi evaluasi kita. Mumpung bantuan yang diberikan masih sekitar satu per enam-nya. Kami mencari cara yang terbaik," ujarnya.

Terkait data penerima bansos, Yunandar mengatakan di awal data penerima bansos yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat dan di Jabar jumlahnya mencapai 1,6 juta KK.

Akan tetapi, lanjutnya, data tersebut ternyata data tahun 2011 dan akhirnya, Pemprov Jabar menyusun data baru yang langsung disisir dari RT/RW sehingga muncul angka 3,7 juta, tapi pemprov sudah menyisir kembali data tersebut menjadi dua juta.

"Jadi kasus di Kabupaten Garut ini saya nilai karena data yang belum siap. Informasi yang saya terima dua hari lalu, data penyebaran bansos di Garut memang masih nol. Informasinya penyaluran bansos di Garut baru hari ini dilaksanakan," katanya.

Dia mengharapkan dengan diberikannya bansos dalam bentuk uang diharapkan tidak akan lagi kasus di Kabupaten Garut di daerah lain karena rencananya, bansos ini akan dilaksanakan dalam empat gelombang.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement