REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemerintah Provinsi DKI kesulitan anggaran untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi 1,1 juta warga di tengah pandemi virus corona. Zita menilai, pernyataan Menkeu tersebut seolah menunjukan Pemprov DKI angkat tangan.

"Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini," kata Zita, saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).

Zita mengakui pendapatan daerah saat ini memang mengalami penyusutan sampai 53 persen. Namun, jelas dia, hal itu tidak menghalangi Pemprov DKI untuk turut menanggulangi pandemi virus corona.

Menurut dia, banyak hal yang telah dilakukan pemprov untuk menyelesaikan wabah virus corona. Di antaranya adalah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pendistribusian Bansos pertama kali dilakukan DKI.

Selain itu, sambung dia, Pemprov DKI pun telah berjuang memberikan bantuan berupa memfasilitasi penginapan dan memenuhi kebutuhan tenaga medis dan mengurangi jam operasional kendaraan umum.

"Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," ujar Zita.

Zita menuturkan, masih banyak hal yang juga harus dilakukan pemprov dalam menangani wabah ini. Tidak hanya terkait bantuan sosial dan kesehatan, tetapi juga pemulihan perekonomian perlu dipikirkan. "Biaya yang dibutuhkan sangatlah besar," papar dia.

Dia pun menilai, pemerintah pusat memiliki instrumen lebih banyak untuk mendatangkan uang, dibandingkan Pemprov DKI. "Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB, negara lain ada yang 10-20 persen" tuturnya. 

Politikus Partai Amanat Nasional itu pun berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan dalam penanganan wabah virus corona ini. Sebab, kata dia, DKI Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Jika DKI dianggap gagal menanggulangi wabah ini maka bukan hanya pemprov yang disorot, tetapi juga pemerintah pusat.

"Kami berharap ada saran yang konstruktif dari pemerintah pusat, dan harapannya ke depan ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," imbuhnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika