REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menambah fasilitas isolasi mandiri bagi anak buah kapal (ABK) yang kembali ke Tanah Air. Apalagi dalam dua pekan ke depan, sebanyak 17 kapal pesiar dijadwalkan akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok dan Benoa. Penambahan dilakukan dengan menyisir titik debarkasi atau penurunan penumpang dan ABK yang memiliki fasilitas cukup lengkap sebagai lokasi isolasi.

"Presiden meminta pilih titik debarkasi yang punya kemampuan melakukan isolasi dan observasi bagi pekerja migran dan ABK. Manajemen diatur Kemenlu, Kemenkes, dukungan dari Polri TNI dan gugus tugas," jelas Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (4/5).

Kepulangan para ABK dan pekerja migran menambah risiko penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Padahal, pemerintah mencatat adanya penurunan laju penambahan kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Doni menjelaskan, laju penambahan kasus baru menurun 11 persen pada awal Mei ini.

"Kehadiran sejumlah pekerja migran yang berpotensi nantinya menjadi bagian dari penularan. Termasuk juga jamaah tabligh, kemudian klaster Gowa, dan beberapa tempat industri yang telah menjadi episentrum, dan pemudik yang lolos dari pemeriksaan aparat hal ini dapat berpotensi meningkatnya kasus kembali," ujar Doni.

Mengantisipasi risiko lonjakan kasus yang bisa saja terjadi, Doni mengingatkan Gugus Tugas di daerah untuk bisa berkoordinasi dengan baik. Pemda juga diminta lebih gencar dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan terhadap masyarakat yang telah terlanjur sakit.

Kementerian Luar Negeri mencatat, sebanyak 12.758 anak buah kapal (ABK) telah kembali ke Indonesia. Sedangkan 70.367 pekerja migran juga tercatat telah pulang ke Tanah Air. Presiden Jokowi, ujar Doni, meminta pihaknya menyisir titik debarkasi yang memiliki kemampuan isolasi dan observasi agar dioptimalkan

Ikuti Whatsapp Channel Republika