REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta masyarakat bersabar dalam menerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Proses penyaluram bantuan dilakukan secara bertahap.
"Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa program ini tidak bisa serta merta disampaikan ke masyarakat secara simultan dan serta merta. Tapi pasti bertahap dan berproses dan juga perlu dikawal," kata Muhadjir dalam keterangannya kepada wartawan dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (30/4).
Pada hari ini, Muhadjir melakukan kunjungan lapangan ke RW 07 Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat untuk memantau langsung proses penyaluran bantuan sosial. Mantan Mendikbud ini menyebutkan beberapa warga mengeluh bantuan belum diterimanya sementara sejumlah tetangganya belum menerima, atau ada warga yang mendapatkan bantuan yang berbeda-beda.
Dia menegaskan bahwa bantuan dilakukan secara bertahap dan harus menunggu giliran. Sementara setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan yang berbeda dikarenakan ada sejumlah bantuan sosial yang berbeda-beda peruntukannya.
Pemerintah memberikan tujuh bantuan sosial baik yang secara reguler sudah disalurkan meskipun tidak ada pandemi, dan juga bansos nonreguler yang disalurkan khusus sebagai dampak sosial ekonomi penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Program bansos nonreguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid-19 seperti Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa. Sedangkan program reguler merupakan program yang sudah dirancang sebelum terjadi pandemi Covid-19 yaitu Kartu Prakerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dilakukan perluasan sasaran.
Muhadjir menekankan pemerintah harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena ada warga miskin baru yang muncul akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pembaruan data ini membutuhkan verifikasi dan disepadankan kembali agar benar-benar tepat sasaran.
"Mohon kesabarannya pada masyarakat kalau di lapangan masih ada kendala, ada masalah, mohon dimaklumi karena ini ada masalah data. Kami juga mesti menyepadankan data supaya akuntabel dan akurat sehingga tidak salah sasaran," kata Muhadjir.
Dia juga meminta kepada perangkat kelurahan/desa dan juga RT/RW untuk benar-benar mendata warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan dan merevisi kembali apabila ada keluarga mampu yang malah mendapatkan bantuan. Muhadjir juga berharap agar tidak ada duplikasi data sehingga warga mendapatkan bantuan lebih dari satu kali.
"Yang tahu persis kondisi di lapangan adalah RT/RW, kepala desa, kelurahan, saya mohon betul-betul bisa menyalurkan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak kepuasan, komplain ada berhak tapi tidak mendapatkan atau yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan," terang Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika