REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI, Fahira Idris meminta pemerintah untuk memperkuat formulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut dilakukan menyusul melambatnya penambahan kasus positif Covid 19 di DKI Jakarta.
"Jika kasus positif Covid 19 di Jakarta melambat artinya kita harus semakin disiplin agar ke depan benar-benar tidak lagi ditemukan kasus baru," kata Fahira Idris dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/4).
Fahira mengatakan bahwa capaian ini tentu merupakan kabar baik dalam upaya bersama memutus rantai penularan Covid 19. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi penambah semangat bagi publik untuk terus disiplin, patuh dan taat terhadap segala aturan PSBB dan protokol kesehatan Covid 19.
Menurut Fahira, pelambatan signifikan kasus di DKI harus menjadi bahan evaluasi bagi semua para pemangku kepentingan percepatan penanganan Covid 19 di tingkat pusat dan daerah. Dia mengatakan, evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat berbagai formulasi kebijakan agar ke depan kasus positif Corona mampu menembus angka nol.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini berharap dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia bisa mengikuti capaian beberapa negara lain yang mengalami kemajuan dalam penangangan Covid 19. Dia lantas menyinggung Selnadia Baru yang disebut telah mampu menghentikan penyebaran Covid 19 dan mulai membuka sejumlah kegiatan bisnis, fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Dia mengungkapkan, berigut juga dengan Malaysia yang melaporkan keberhasilan menghambat penyebaran virus corona covid-19. Salah satunya adalah tidak ada korban meninggal dunia sejak 26 April 2020.
Sementara Vietnam telah melonggarkan kebijakan social distancing atau jaga jarak pada pekan ini. Keputusan tersebut diambil Vietnam setelah tak ada kasus baru Covid 19 selama enam hari berturut-turut dan tidak ada kasus meninggal.
"Kita berdoa dan berharap kebijakan PSBB ini mampu membawa kepada sebuah titik kepastian, seperti yang telah dialami beberapa negara di dunia," ujarnya.
Kendati, dia meminta pemerintah untuk tetap terus mengevaluasi kebijakan PSBB. Menurutnya, secara prinsip kecepatan kebijakan yang telah diambil dan diimplementasikan harus mampu mendahului kecepatan penyebaran virus Covid 19.
"Karena hanya dengan begitu kita bisa menang melawan virus ini," katanya.
Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Doni Monardo menyebut kasus positif corona mengalami perlambatan yang cukup pesat. Bahkan, Doni menyebutnya sudah flat atau rata.
Doni menyebut langkah tegas gugus tugas Provinsi DKI Jakarta itu memberikan efek positif terhadap pertambahan kasus corona di Jakarta. Salah satunya sikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran selama PSBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika