REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor merespons kekhawatiran RW dalam melakukan pendapatan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menuturkan, ketua RT dan RW harusnya tetap menjalankan pendataan.
"Harusnya di data saja dulu urusan ini, dapat apa nggak urusan yang terdampak, harus di data," kata Ade Yasin di Kabupaten Bogor, Senin (27/4).
Sebagai lapisan pemeritah wilayah, Ade mengatakan, ketua RT dan RW seyogyanya dapat melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. RW, kata Ade, diharapkan mampu memperioritaskan pendataan kepada masyarakat yang paling terdampak dan membutuhkan bantuan.
"Sekarang semua pengen (dapat bantuan), sementara kita punya keterbatasan, baik pemeritah pusat, daerah dan provinsi punya keterbatasan. Makanya, dulukan yang paling terdampak dan yang rentan, miskin," ujar dia.
Ade mengaku, tak mengetahui secara detail bantuan pemerintah pusat maupun provinsi yang telah didistribusikan. Pasalnya, bantuan itu langsung diberikan ke masyarakat tanpa melalui pemerintah daerah.
"Karena mereka langsung turun ke masyarakat termasuk provinsi, sehingga kita sulit deteksinya kadang nerimanya sedikit-sedikit saja," tutur dia.
Sampai saat ini pun, Ade menyatakan, masih melakukan penyesuaian data. Sebab, data penerima bantuan juga terus bertambah.
Ade memaparkan, pihaknya akan terus berupaya untuk mensingkronkan data tersebut. Dia menegaskan, telah melibatkan banyak pihak untuk membahas warga miskin yang belum memiliki NIK maupun KTP.
"Ada pendapat dari kejar, pengadilan, yang miskin yang butuh ada istilah yang lebih populis bahwa menolong rakyat adalah kedaulatan tertinggi," ucapnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, pendataan yang dilakukan di tingkat RW sudah dilakukan dengan seterbuka mungkin. Dedie mengatakan, RT dan RW telah berupaya untuk memberikan data yang valid ke Pemkot Bogor.
"RT RW sudah mengajukan data, bahkan mereka sendiri sudah berjuang untuk dapat data yang valid. Tapi ada saja masalah, misalanya NIK, ada yang juga telah dapat, double," ujar dia.
Dedie menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalah tersebut. Demikian, tak ada kecemburuan sosial di masyarakat.
"Yang sudah pasti dapat (bantuan) langsung dihapus. Sehingga tidak ada data yang double-double," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
