REPUBLIKA.CO.ID, SERANG--Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan data Jaring Pengaman Sosial (JPS) memiliki banyak kelemahan karena hanya bergantung pada laporan yang diberikan ketua RT. Beberapa masalah muncul seperti data ganda, orang kaya yang justru terdaftar menjadi penerima JPS atau bahkan warga miskin yang tidak tercatat.
"Data ini dari RT RW, tentunya banyak sekali kelemahan yang menimbulkan data kurang akurat dan bisa menimbulkan masalah. Ada data yang double seperti istri dan suami sama-sama masuk pendataan, orang kaya yang dimasukkan pendataan sementara bisa juga malah orang miskin yang berhak justru tidak terbawa," kata Syafrudin usai penyerahan bantuan sembako bagi lansia dan janda di Kantor Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (27/4).
Namun, bantuan JPS ini akan tetap disalurkan karena memang banyak warga yang membutuhkan bantuan cepat di tengah wabah Covid-19. Data yang dilaporkan oleh RT ini juga nantinya akan dievaluasi oleh pemkot sambil bantuannya tetap didistribusikan.
"Kedepannya akan kita kroscek lagi, karena kalau kita verifikasi lagi perlu waktu berminggu-minggu lagi padahal warga sudah butuh bantuan ini. Krosceknya akan berjalan sambil bantuan ini diserahkan," ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Serang sudah mendata warga yang terdampak akibat Covid-19 ini dan tercatat ada 81 ribu orang yang membutuhkan bantuan. "Setelah pendataan RT RW ternyata jumlahnya sampai 81 ribu, untungnya kami dapat bantuan dari Pemprov Banten 16 ribu dan Pemerintah Pusat 16 ribu untuk JPS dan sisanya akan menjadi tanggungjawab pemerintah kota," ungkapnya.
Lurah Lopang, M Sadeli membenarkan data JPS ini memang rentan kesalahan karena hanya mengandalkan laporan RT RW saja. Meski begitu di situasi darurat seperti sekarang ini langkah ini yang paling memungkinkan agar bantuan warga cepat didistribusikan.
Sadeli meyakinkan kalau data yang dilakukan RT RW bisa dipertanggungjawabkan karena akan melalui sortir yang dilakukan kelurahan. "Pendataan bantuan ini kan mengacu dengan data warga yang belum menerima bantuan lain, tapi di samping itu juga kan sebenarnya RT tentu yang lebih tahu di lingkungannya siapa saja yang memang berhak mendapatkan bantuan. Pendataan juga dibantu kader yang ada di lingkungan itu," kata Sadeli.
Atas kerentanan data ini, ia tidak menampik hal ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat dari kecemburuan hingga adu fisik. "Kemungkinan konflik tentu ada, tapi dengan ferivikasi data maksimal dan memberikan pengertian ke warga kalau bantuan ini nggak semua orang bisa dapat saya kira warga bisa memahami," ujarnya.
Hingga kini, Sadeli mengatakan belum ada konflik yang terjadi di masyarakat akibat JPS ini. Meski begitu sudah banyak warga yang mengeluhkan mereka tidak didata sebagai penerima bantuan JPS kepadanya.
"Sekarang kan memang belum ada penyaluran bantuan, jadi konflik belum ada dan mudah-mudahan tidak ada. Tapi memang banyak yang ngeluh ke saya kalau mereka tidak terdata, kan memang masih banyak warga yang belum menyadari kalau bantuan itu nggak semuanya dapat," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Moch Poppy Nopriadi menjelaskan data 81 ribu KK penerima JPS ini sebenarnya masih akan diverifikasi. Karena itu, jumlah tersebut masih bukan berarti data pasti yang akan menerima bantuan. "Mudah-mudahan bisa dalam akhir bulan ini, mengingat kami masih melakukan verifikasi data. Kemudian, untuk angka kami belum bisa konfirmasi, karena masih verifikasi," ujarnya.
Ia mengatakan, dari jumlah 81 ribu KK tersebut merupakan usulan, bukan penerima JPS. "Ya bisa kurang, mungkin di angka 50 ribuan, tapi yang jelas kami belum bisa ekspose soal angka sampai proses verifikasi selesai. Jadi 81 ribu itu data usulan bukan jumlah yang mau dibagi. Angkanya ini masih berubah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
