REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Ahmad Sahroni mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memperhatikan kebutuhan logistik saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di DKI Jakarta. Sebab, PSBB kedua ini berlangsung di bulan Ramadhan, hingga 22 Mei mendatang.
"Saya meminta Pemprov untuk memperhatikan logistik bantuan sosial. Harus ada kepastian bahwa tidak ada hambatan distribusi logistik di lapangan. Stok pangan dan kebutuhan pokok masyarakat harus mencukupi, terlebih saat Ramadan," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (23/4).
Legislator asal Tanjung Priok ini mengingatkan Anies agar jangan sampai ada masyakarat DKI Jakarta yang kelaparan atau kekurangan makanan. Menurut dia, pembagian bantuan sosial kepada masyakarat pun harus diawasi sehingga bantuan dapat diterima dan tepat sasaran.
Politikus Nasdem ini menilai, dengan berkaca dari PSBB yang sudah lewat, maka ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam PSBB tahap dua ini. Perbaikan ini perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya angka positif corona di Jakarta.
“Kita lihat angka postif corona di DKI sendiri belum ada tanda-tanda penurunan malah terus meningkat. Sampai saat ini juga transportasi masih dipadati penumpang, masyarakat masih banyak yang berkerumun karena belum begitu terinformasi terkait Covid-19 ini,” ujar dia.
Selain itu, Sahroni juga menyampaikan bahwa PSBB tahap pertama kemarin masih ada ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal. “Masih banyak benturan aturan atau adanya dualisme kebijakan yang menyebabkan kebingungan aparat di lapangan. Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dari PSBB tahap pertama," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Sahroni berharap Anies Baswedan dan jajarannya melakukan penyampaian informasi secara terus menerus sekaligus menindak tegas masyarakat yang masih berkumpul. "Karena kalau tidak ya sama saja, akan terus tercipta kerumunan masyakarat. Jadi bukan hanya imbauan tapi penegakan kedisiplinan sehingga ada ketegasan aparat di lapangan," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika