REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menepis anggapan masyarakat bahwa pelatihan program kartu prakerja hanya diberikan secara daring atau online. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pelatihan secara daring menjadi opsi satu-satunya di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Namun sejatinya, ujar Airlangga, rencana awal pelatihan prakerja diberikan melalui online dan offline atau kelas tatap muka. "Ini melihat situasi kapan PSBB ini akan berakhir. Saat PSBB berakhir, pelatihan akan dilakukan secara offline dan online. Tidak benar kalau seluruhnya akan diberikan dana pelatihan Rp 5,6 triliun hanya diberikan kepada mereka yang bekerja atau belajar secara online," jelas Airlangga usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (22/4).
Airlangga melanjutkan, artinya tidak seluruh pemegang kartu prakerja nanti akan mendapat pelatihan daring semata. Untuk pelatihan tahap-tahap awal, memang hanya dilakukan secara daring. Namun tidak menutup kemungkinan pada gelombang pendaftaran yang kesekian nanti, setelah penanganan Covid-19 rampung, pelatihan offline kembali diberikan.
"Pelatihan yang dilakukan ini adalah pelatihan untuk meningkatkan skill sehingga pada saat recovery, para pekerja itu mendapat skill tambahan. Selain juga punya kemampuan untuk 4 bulan disangga bantuan sebesar Rp 600.000," kata Airlangga.
Sebelumnya, desakan kepada pemerintah untuk mengalihkan Kartu Prakerja menjadi bantuan tunai mengalir deras. Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang pelatihan online atau daring dalam paket kebijakan Kartu Prakerja. Dia menilai, pelatihan semacam itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
"Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja," katanya dalam keterangan di Jakarta.