REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru (IKN) pada tahun ini selama pandemi Covid-2019. Kementerian PUPR belum mengalokasikan anggaran untuk ibu kota baru.
"Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4).
Menurut Basuki, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada. Sehingga, Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran.
Basuki menjelaskan, bahwa keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibu kota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota.
"Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan Covid-19. Sehingga, belum ada evaluasi lanjutan mengenai kelanjutan pembangunan IKN.
Luhut mengungkapkan hingga saat ini proyek ibu kota baru belum mengalami progres yang luar biasa. Ia bahkan menyebut progresnya jalan di tempat. Presiden Joko Widodo pun disebutnya belum melakukan evaluasi lanjutan.
Meski belum ada kelanjutannya, Luhut mengungkapkan sejumlah investor, terutama Uni Emirat Arab masih melihat pembangunan ibu kota baru itu sebagai peluang investasi bagi mereka. Menurut Luhut, karena pihak UEA yang menawarkan diri, maka pemerintah tentu menanggapinya secara positif. Namun, ia menyebut pemerintah Indonesia sendiri kini masih fokus dalam penanganan wabah virus corona jenis baru itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika