REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyatakan tidak menyiapkan anggaran jika nantinya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Solo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang membahas kemungkinan pengajuan PSBB sejumlah kabupaten/kota.
Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Solo sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, mengatakan, penetapan PSBB merupakan kewenangan dari wilayah dan yang mengizinkan dari kementerian.
"Solo kalau menerapkan PSBB, ya perekonomian bisa mati. Selama ini perekonomian Solo kan ditopang aktivitas pasar tradisional dan ekonomi kecil. Kalau pergerakan itu dihentikan, ya harus disiapkan anggaran yang cukup," kata Ahyani, Senin (20/4).
Pemkot telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 sekitar Rp 49 miliar yang bersumber dari rasionalisasi sejumlah program. Menurutnya, anggran tersebut diperkirakan hanya cukup sampai akhir Mei 2020. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai program penanganan Covid-19, termasuk pengadaan bantuan logistik senilai Rp 10,6 miliar.
"Anggaran kami hanya bisa untuk mendukung program jejaring sosial (social protection). Tahap pertama social protection itu cuma mampu sampai akhir Mei. Kami baru akan membahas rasionalisasi anggaran untuk tahapan selanjutnya," ungkapnya
Ahyani menyatakan, Pemprov Jateng mulai membahas kemungkinan pengajuan PSBB tersebut. Tahapannya masih prapersiapan PSBB di Jateng. "Informasinya yang disiapkan itu Solo Raya dan Semarang Raya, karena wilayahnya bersinggungan. Kabupaten semarang sama Kabupaten Boyolali itu kan bersinggungan," ungkapnya.
Karenanya, Pemkot masih menunggu hasil final dari pembahasan tersebut. Jika nantinya PSBB ditetapkan perlu dihitung berapa orang terdampak, kegiatan apa saja yang terdampak, dimana semua itu butuh dukungan anggaran. "Kalau Provinsi sudah menyiapkan, ya kami ikuti saja. Tapi kalau Solo yang menyiapkan anggaran kami enggak memadai dan enggak efektif. Kalau ditetapkan sebagai PSBB ya sembada. Kalau Provinsi menetapkan PSBB ya semua kebutuhan kawasan ya disiapkan Provinsi," ucapnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, menyatakan mengenai PSBB sedang dibahas antara Pemerintah Provinsi degan kabupaten/kota terkait. "Kami baru menyiapkan untuk pengajuannya. Mulai hari ini kita bahas itu," ungkapnya saat dihubungi wartawan.
Menurutnya, Pemprov baru mengumpulkan data-data terlebih dulu. Termasuk kriteria apa saja untuk mengajukan PSBB. "Itu tidak hanya analisis epidemologi, tetapi kan juga analisis yang lain, masalah anggaran, masalah jaring pengaman sosial, masalah keamanan dan sebagainya, kesehatan itu hanya satu bagian saja," paparnya.
N binti sholikah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
