REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar TNI dan Polri turut memberikan langkah peringatan terhadap warga dengan status ODP dan PDP yang tak disiplin dan patuh terhadap kebijakan dan arahan pemerintah terkait protokol kesehatan. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, peringatan tersebut dapat berupa imbauan.
“Bapak Presiden menegaskan kepada warga masyarakat yang telah ditetapkan statusnya sebagai ODP maupun PDP yang tidak disiplin agar bisa dilakukan langkah-langkah imbauan, langkah-langkah peringatan baik oleh petugas kesehatan, termasuk juga dibantu oleh TNI dan Polri,” kata Doni saat konferensi pers, Senin (20/4).
Presiden juga menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel secara masif. Namun, Doni menyampaikan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah saat ini yakni banyak negara yang saling berebut reagen PCR test.
Kendati demikian, reagen PCR test tersebut disebutnya berhasil didapatkan oleh pemerintah dan telah tiba di Tanah Air. Alat tes itupun telah terdistribusi ke seluruh laboratorium yang ada di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.
“Tetapi kemarin kami telah mendapatkan bantuan dari Kementerian BUMN, bapak menteri langsung memberikan dukungan. Termasuk juga direktur utama Garuda dibantu oleh Dubes Korea Selatan bapak Umar Hadi yang langsung merespon. Sehingga kurang dari 24 jam reagen PCR yang berasal dari Korea Selatan itu bisa di Tanah Air,” ucap dia.