REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Bupati Bogor Ade Yasin mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang aturan pengoperasian kereta rel listrik (KRL). Usulan Ade Yasin bersama empat kepala daerah lain di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengenai pemberhentian sementara KRL telah dibalas dengan surat pemberitahuan dari Kemenhub Nomor: KA.207/1/2. PHB.2020 tentang Pengaturan Pembatasan Operasi KRL Jabodetabek.
"Saya berharap KRL Jabodetabek setop untuk sementara dan Kemenhub mengkaji ulang keputusan ini," ujarnya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut Ade, dalam surat tersebut, pada poin empat dijelaskan bahwa permohonan pemberhentian sementara KRL tidak dimungkinkan, meski dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan akan tetap mengoperasikan perjalanan KRL mulai Sabtu dengan pola operasi yang sama sejak pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota sekitarnya.
Jam operasional KRL adalah pukul 06.00-18.00 WIB. Keberangkatan kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta dimulai dari pukul 05.00 WIB.
"Kami tetap mendorong pemerintah pusat untuk berani memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui KRL," kata Ade.
Ade menyebutkan bahwa rata-rata pasien positif Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor tertular virus corona tipe baru di dalam KRL. Berdasarkan catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, wilayah dengan jumlah warga paling banyak terinfeksi Covid-19 atau zona merah terdekat stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.
"Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL dan dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika