Jumat 17 Apr 2020 17:31 WIB

DPRD DKI Tegaskan Dukungan Penghentian KRL

Penghentian KRL ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal M.Taufik Amrozy (kanan) menunjukkan transaksi melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik dan mobile banking saat peluncuran dan implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk desa wisata di Pasar Slumpring, Desa Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ahad (16/2/2019).
Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal M.Taufik Amrozy (kanan) menunjukkan transaksi melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik dan mobile banking saat peluncuran dan implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk desa wisata di Pasar Slumpring, Desa Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ahad (16/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung usulan pemerintah daerah wilayah penyangga Jakarta (Bodebek) ditambah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar KRL stop beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saya kira untuk penghentian (KRL), adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, mestinya harus dilakukan," kata Taufik selepas memberi bantuan di Kampung Akuarium, Jakarta, Jumat (17/4).

Hal tersebut, kata Taufik, musti didukung seluruh golongan masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan moda transportasi tersebut yang dimintanya untuk maklum jika harus terganggu.

"Ga gitu, ini kan berbarengan dengan PSBB di lingkungan Jabodetabek. ini mestinya sudah ditaati. Saya dan anggota dewan lain sendiri setuju usulan itu," ujar Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan penghentian KRL ini juga harus diikuti dengan ketegasan bahwa perusahaan meliburkan karyawannya yang disebutnya Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan sanksi bagi yang tidak mengikuti hal itu.

"Ketentuan pak Anies malah akan mengenakan sanksi bagi yang tidak. Lalu penumpukan penumpang kemungkinan tetap terjadi, itu yang musti diawasi oleh petugas, diawasi aja oleh petugas," ucap Taufik.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) dan uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4) mendatang.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung," katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan Covid-19 DPR RI di Jakarta, Kamis (16/4).

Adapun bantuan yang pada Jumat ini oleh Korps Alumni KNPI DKI Jakarta yang diketuai Taufik ini, diserahkan pada 103 kepala keluarga warga Kampung Akuarium, berupa paket sembako untuk membantu kehidupan warga terdampak Covid-19 ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement