REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Realisasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan daring dengan melibatkan vendor mendapat sorotan sejumlah kalangan. Pelatihan daring ini pun dinilai hanya menguntungkan vendor platform pelatihan daring tertentu.
Padahal, menurut Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam, yang lebih dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah bantuan langsung yang bersifat tunai. “Bukan pelatihan yang tidak jelas,” ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (16/4).
Di menegaskan, pelatihan ini tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Kecuali yang dimaksud dengan rakyat itu adalah vendor-vendor pelatihan itu sendiri.
Syaikhul anggota DPR-RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi niat pemerintah untuk memberikan bantuan melewati Program Kartu Prakerja ini, tetapi karena dinilai tak bermanfaat di tengah wabah seperti sekarang ini, dia menyarankan sebaiknya ditarik saja. “Gunakan anggarannya untuk BLT yang jelas manfaatnya,” ujar dia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pendaftar gelombang pertama program Kartu Prakerja mendekati enam juta pengguna dari seluruh Indonesia.
“Pemerintah mengapresiasi antusiasme yang besar masyarakat terhadap program Kartu Prakerja,” katanya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis.
Pemerintah menutup pendaftaran untuk gelombang pertama Kartu Prakerja pada Kamis ini pukul 16.00 WIB dengan angka mencapai 5.965.048 pengguna. Pendaftaran sendiri dibuka sejak diluncurkan pada Sabtu (11/4).
Dari jumlah pendaftaran itu, pemerintah kemudian melakukan verifikasi email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan proses lanjutan melalui kementerian sehingga yang bergabung pada gelombang pendaftaran atau join batch pertama mencapai 2.078.026 pengguna.
Pemerintah menyediakan sebanyak 200 ribu peserta untuk tahap pertama setelah mereka mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat atau SMS.
“Bagi 1.878.026 yang belum ikut batch pertama ini, tidak perlu daftar ulang dan kami berikan melalui email link di komputer atau smartphonenya. Itu bisa diklik mau ikut ke gelombang kedua, ketiga, seterusnya,” katanya.
Mengingat antusiasme yang besar, pemerintah menambah jumlah kuota dari sebelumnya 164 ribu menjadi 200 ribu peserta setiap gelombangnya.
Menko Airlangga lebih lanjut menjelaskan para pendaftar itu berusia 18-35 tahun, mereka berasal dari Aceh hingga Papua Barat.
Dari daerah tersebut, paling banyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan daerah lain terdampak Covid-19 yang menyisakan pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pekerja yang dirumahkan atau UMKM yang mengalami kesulitan usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika