REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (RI), Zainuddin Amali menyatakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua belum ditunda. "Ada yang bilang Kemenpora sudah memutuskan penundaan PON. Saya nyatakan, belum ada keputusan Menpora menunda PON," kata Menpora dalam konferensi video dengan wartawan, Rabu (15/4) sore.
Menpora menyampaikan, kepastian ditunda atau tidaknya PON dan Peparnas harus ditetapkan melalui mekanisme rapat khusus kabinet dengan presiden. Oleh sebab itu ia menegaskan, yang berhak memberi keputusan hanyalah Presiden RI, Joko Widodo. "Saya sudah minta rapat khusus kabinet dengan presiden membicarakan PON untuk dijadwalkan," ujarnya.
Di satu sisi, ia mengakui persiapan PON sangat terganggu akibat wabah Covid-19. Sebab, katanya, banyak pekerja di lokasi yang tidak dapat bekerja optimal karena pembatasan aktivitas yang diatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. "Memang banyak pihak yang meminta penundaan PON, mulai dari KONI, (pengurus) cabang olahraga, bahkan awak media," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR-RI, Syaiful Huda menyatakan Kemenpora sudah sepakat menunda pelaksanaan PON menjadi tahun 2021."Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi Covid-19 ini. Terkait hingga kapan penundaannya, tangga, bulan dan tahunnya, kita serahkan Menpora berkonsultasi dengan Presiden," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).
Syaiful mengatakan, ada sejumlah alasan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, untuk menunda PON di Papua. Pertama, tahapan dan kesiapan event olahraga tersebut terganggu karena belum pastinya pandemi virus corona ini berakhir.
Salah satunya terkait pengadaan alat olahraga. Di mana seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020. "Ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi Covid-19 juga," ujar Huda.
Kedua, kesiapan atlet dan venue PON terganggu dengan adanya pandemi ini. Ditambah sejumlah daerah yang sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial, yang membuat persiapan tidak maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika