REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah wali murid di wilayah Jakarta dan sekitarnya menginginkan agar sekolah swasta memberikan keringanan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama pandemi Covid-19.
"Seharusnya sekolah memberikan keringanan SPP selama pandemi Covid-19 ini, baik berupa potongan ataupun penundaan pembayaran SPP," kata seorang wali murid, Evin, di Jakarta, Rabu.
Evin mengatakan, anaknya bersekolah di salah satu SMA swasta di Jakarta. Setiap bulan, ia harus mengeluarkan biaya SPP sebesar Rp 500 ribu.
Selama pandemi Covid-19, Evin yang merupakan orang tua tunggal itu kesulitan untuk membayar SPP. Ia tidak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah.
"Ini saja, sudah hampir satu bulan saya tidak bisa kerja," kata pekerja harian itu.
Menurut Evin, pembayaran penuh SPP itu tidak adil bagi wali murid, karena selama pandemi pembelajaran lebih banyak di rumah. Ia mengatakan, kini orang tua yang menjadi guru anak di rumah, sementara guru di sekolah hanya memberikan tugas saja.
Evin mengungkapkan, di kelas anaknya, baru dua siswa yang membayar SPP bulan April 2020. Hal itu menunjukkan perekonomian wali murid terganggu karena pandemi itu.
"Mohon ada kebijaksanaan dari sekolah swasta selama pandemi Covid-19 ini," katanya.
Wali murid lainnya, Esy, warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten juga mengeluhkan beban pembayaran SPP secara penuh selama pandemi Covid-19. Padahal, pembelajaran lebih banyak dilakukan di rumah bersama orang tua.
"Seharusnya ada potongan SPP yang diberikan selama pandemi Covid-19 ini," katanya.
Para wali murid, menurut dia, juga banyak yang mengeluhkan tidak adanya pengurangan SPP. Ia mengatakan, banyak wali murid di sekolah swasta kesulitan membayar SPP.
"Kondisi itu berbeda dengan sekolah negeri, yang tidak perlu membayar SPP," ucap Esy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika