REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggeluarkan peraturan meliburkan semua kegiatan perkantoran di Jakarta sehingga akan efektif penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSB akan sia-sia jika sebagian besar karyawan tetap bekerja.
"Biar efektif, kegiatan perkantoran di Jakarta juga harus diliburkan, kalau tidak menjadi percuma karena sebagian besar karyawan atau pegawai yang berdomisili di Kota Depok, Bogor dan Bekasi akan memilih kendaraan umum lainnya atau menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja ke Jakarta," kata juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana di Balai Kota Depok, Selasa (14/4).
Dia menegaskan, penerapan PSBB akan efektif jika dihentikan semua kegiatan perkantoran dan kegiatan lainnya, kecuali aktivitas rumah sakit, kepolisian dan tenaga TNI yang dibutuhkan. "Semestinya segala kegiatan dan pergerakan orang dihentikan sementara selama PSBB, sehingga menjadi efektif upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19," jelas Dadang.
Selain mendorong perkantoran diliburkan, Pemkot Depok bersama Pemkot Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi telah mengirim surat ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL Commuterline selama 14 hari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Infonya PT KAI juga setuju untuk menghentikan operasional KRL Commuterline," ujar di Balai Kota Depok, Selasa (14/4).
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penghentian operasional KRL Commuter Line sebagaimana permintaan kepala daerah tidak semudah membalikkan tangan. Menurut Luhut, penghentian operasional KRL juga diharapkan tidak mengganggu arus kebutuhan logistik yang memang dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini.
"Karena kalau orang nggak bisa traveling (bepergian) padahal yang penting, kan ndak bagus juga. Jadi misalnya menyangkut logistik, kita ndak mau logistik itu sampai terganggu," katanya.
Luhut telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai masih penuhnya angkutan KRL Commuter Line yang beroperasi di Jabodetabek itu. Ia juga meminta agar ada evaluasi terkait masih banyaknya orang yang masuk ke Jakarta di tengah pemberlakukan PSBB.
"Kalau tadi Pak Gubernur DKI, Pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik baik saja. Mengenai KRL ini, saya bilang Pak Anies, 'Tolong juga dilihat kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta'," katanya.
PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodabek) mulai diberlakukan pada Rabu (15/4) dan akan dilaksanakan selama 14 hari yakni hingga Selasa (28/4). Sedangkan DKI Jakarta sudah lebih dulu menerpakan PSBB sejak Jumat (10/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
