Selasa 14 Apr 2020 12:25 WIB

Jokowi: 103 Daerah Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial

Mendagri dan Menkeu diminta tegur daerah yang belum siapkan jaring pengaman sosial

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam rapat terbatas
Foto: republika
Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam rapat terbatas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masih ada 103 daerah yang masih belum menganggarkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat guna mengatasi dampak pandemi covid-19 saat ini. Karena itu, Presiden meminta agar Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan menegur daerah-daerah tersebut.

“Saya melihat setelah saya cermati saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD nya business as usual. Ini saya minta Mendagri, saya minta Menkeu agar mereka ditegur. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4).

Bahkan, masih banyak juga daerah yang tak melaksanakan instruksi Presiden untuk mengalokasikan anggarannya guna menangani dampak ekonomi. Jokowi mencatat, terdapat sebanyak 140 daerah yang hingga saat ini juga belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

“Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan covid-19,” ucap dia.

Masih banyaknya daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak covid-19 ini menunjukan pemda belum memiliki respon terkait situasi yang tak normal saat ini.

“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” kata Jokowi.

Presiden pun meminta agar Mendagri dan Menkeu menyusun pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama dalam mengatasi penyebaran covid-19.

Jokowi juga menekankan kembali, agar seluruh daerah menyisir ulang APBD yang dimiliki dengan memangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, termasuk memotong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat, dan juga anggaran belanja lainnya.

Ia meminta agar seluruh anggaran yang ada difokuskan pada penanganan covid-19 baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement