REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dadang Kurnia
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada Senin (13/4), diserbu masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah. Berbondong-bondongnya pendaftar, setelah Pemprov Jatim membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftar program Kartu Prakerja.
Sebagian dari pendaftar mengaku mendatangi posko tersebut lantaran kesulitan mengakses laman tempat mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja. Salah satunya, Abraham Putra Nur Cahyo, yang mengaku sudah berkali-kali mengakses laman prakerja.go.id, namun kesulitan.
"Kemarin udah coba daftar sendiri muter-muter tapi enggak bisa. Makanya datang ke sini (Kantor Disnakertrans Jatim). Tadi bisa, udah tes juga, tinggal nunggu hasilnya," ujar Abraham di Kantor Disnakertrans Jatim, Surabaya, Senin (13/4).
Warga Kalibokor Kencana, Surabaya ini mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja. Itu setelah dalam dua bulan terakhir, Abraham mengaku kesulitan bekerja. Abraham yang bekerja serabutan sebagai sopir pariwisata, kesulitan mendapatkan order, setelah mewabahnya virus corona atau Covid-19.
"Sudah dua bulan ini nganggur. Saya kan freelance. Tidak ikut perusahaan, tapi kalau ada panggilan yang membutuhkan sopir untuk pariwisata, biasanya saya terima," kata Abraham.
Abraham mengakui, keinginannya mengikuti program Kartu Prakerja dengan harapan bisa mendapatkan pelatihan dan bantuan tunai. Apalagi, saat ini dia tidak punya penghasilan sama sekali. Di mana peminat wisata je kawasan Bromo, Jogja, Banyuwangi, hingga Bali yang biasa dilayaninya, saat ini benar-benar tidak diminati.
Abraham pun berharap, seleksi penerimaan masyarakat yang mendaftar program Kartu Prakerja bisa dikoordinir di tingkat RT atau RW. Sehingga, bisa lebih tepat sasaran.
"Kalau harus ke Disnakertrans seperti ini kan ribet juga bolak-balik. Karena kalau daftar sendiri kami kesulitan juga. Kalau di tingkat RW kan bisa lebih tepat," ujar Abraham.
Mendampingi Abraham, sang istri, Almaul Qauniah juga mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja. Qauniah yang sebelumnya bekerja di rumah makan di salah satu pusat perbelanjaan Surabaya, juga menjadi korban PHK, setelah mewabahnya virus corona. Alhasil, dalam sebulan terakhir, Qauniah menganggur.
"Padahal kami punya dua anak yang harus dibiayai. Satu kelas 4 SD, yang satu masih dua tahun. Tapi sekarang kami tidak bisa kerja dan tidak punya penghasilan," kata Qauniah.
Qauniah juga berharap besar bisa lulus menjadi peserta program Kartu Prakerja. Harapannya bisa mendapat pelatihan sekaligur sertifikat keahlian, serta bantuan tunai dari pemerintah. Menurutnya, sangat penting bisa menjadi peserta program Kartu Prakerja demi kelanjutan hidup keluarganya.
Pemprov Jatim membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftar program Kartu Prakerja, dalam upaya memudahkan masyarakat. Gubermur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, para pekerja yang dirumahkan, terkena PHK, maupun para pencari kerja, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi posko yang disiapkan di 56 titik layanan.
Walaupun, kata dia, sebenarnya pendaftarannya sudah bisa dilakukan lewat online. “Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kata Khofifah.
Hingga 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim mencatatkan, jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang. Selain itu, ada sebanyak 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak Covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.
Menurut Khofifah, mereka inilah yang coba diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah Covid-19, yang juga diusulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika