REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dedy Darmawan Nasution, Antara
Industri pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak. Kebijakan physical distancing yang diikuti pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat hotel minim pengunjung apalagi penginap.
Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerima laporan sebanyak 1.266 hotel telah tutup karena terdampak langsung akibat mewabahnya virus corona jenis baru (Covid-19).
"Laporan terakhir yang dinyatakan tutup 1.266 hotel per kemarin (Senin, 6/4) sore. Kalau yang real pasti lebih banyak karena kita berdasarkan laporan. Kalau tidak lapor kita tidak tahu," kata Hariyadi di Jakarta, Selasa (7/4).
Dari jumlah tersebut, Hariyadi memperkirakan ada lebih dari 150 ribu orang karyawan yang terdampak. Meski diakuinya angka tersebut belum pasti karena pihaknya belum mendapatkan data yang lebih akurat.
Untuk usaha restoran, menurut Hariyadi, sudah cukup banyak yang menutup usahanya dikarenakan sejumlah mal yang juga ditutup. Namun, ia mengaku data mengenai restoran memang cukup sulit didapat karena bisnis tersebut dinilai paling tak disiplin ketika dimintai data.
Sementara untuk restoran yang melayani layanan pengantaran dan bawa pulang (take away), menurut Hariyadi jumlah sangatlah terbatas.
Hariyadi mengungkapkan selama ini terus berkoordinasi dengan pemerintah, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Tapi balik lagi, kalau masalahnya adalah ekonominya berhenti kan tidak bisa diapa-apain. Otomatis semua tidak sanggup karena tidak ada cashflow," ujarnya.
Hariyadi khawatir, karena tidak ada pemasukan, maka hotel tak akan mampu membayar gaji karyawan. Demikian pula Tunjangan Hari Raya (THR) mengingat Ramadhan dan Idul Fitri yang akan menjelang.
"Perusahaan kan ditopang cashflow. Sekarang tidak ada. Sekarang yang jadi masalah besar adalah kelangsungan karyawan. Kalau perusahaan tidak ada pemasukan, kita tidak bisa bayar gaji karyawan. Nanti THR juga tidak bisa," katanya.
Hariyadi menambahkan, dari 1.266 hotel yang ditutup, seluruh karyawannya telah diminta untuk cuti di luar tanggung jawab perusahaan. "Karena perusahaan sama sekali tidak bisa membayar," ujarnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutma Kusubandio memperkirakan industri pariwisata kemungkinan baru akan pulih pada tahun 2022 mendatang. Pihaknya pun telah mempersiapkan skenario tahapan mitigasi dari tanggap darurat, pemulihan, hingga normalisasi.
"Berdasarkan dari riset lembaga penelitian, ini baru bisa normal tahun 2022," kata Wishnutama dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komisi X DPR, Senin (6/4).
Ia menuturkan, industri pariwisata memang menjadi salah satu sektor bisnis yang paling terdampak dari adanya wabah Covid-19 yang telah menjadi pandemi global. Tekanan yang dihadapi industri pariwisata membuat arus cash flow menjadi tidak beraturan. Situasi itu berujung pada langkah perusahaan untuk merumahkan pekerjanya tanpa digaji penuh hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Proses pemulihan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan secara cepat. Sebab, industri pariwisata berkaitan erat dengan kepercayaan publik dalam maupun luar negeri. Faktor keamanan dan keselamatan serta kesehatan menjadi salah satu tolok ukur utama agar wisatawan maupun berkunjung ke destinasi.
"Ini akan menjadi fase yang krusial. Pada tahap normalisasi nanti, kita harus bisa memberikan keyakinan dan itu tergantung dari yang sekarang kita lakukan," ujarnya.
Pasca industri kembali bangkit, cashflow bisnis di sektor pariwisata diharapkan ikut kembali pulih. Harapannya rantai pasok kembali normal dan kembali menciptakan lapangan pekerjaan.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan langkah pengelolaan mitigasi krisis pariwisata yang disebabkan oleh wabah virus corona baru. Kendati demikian, ia menuturkan segala langkah Kemenparekraf akan seiring dengan arahan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
"Kita sudah siapkan tiga tahap pengelolaan mitigasi krisis pariwisata sesuai standar World Tourist Organization (UNWTO)," kata Wishnutama.
Ia menuturkan, langkah tahap pertama yakni tanggap darurat. Terdapat empat langkah yang dilakukan, yakni membentuk crisis center Covid-19, menunda seluruh promosi dan kegiatan pariwisata, bauran kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk industri parekraf, serta dukungan khusus dari Kemenparekraf denagan berbagai program kemasyarakat.
Total anggaran yang disiapkan oleh Kemenparekraf pada tahap tanggap darurat yakni Rp 500 miliar. Anggaran itu diperoleh dari realokasi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Tahap kedua adalah tahap pemulihan. Wishnutama menuturkan, pihaknya akan melakukan identifikasi dampak secara detail akibat wabah Covid-19. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan publikasi dan promosi yang kembali diaktifkan sekaligus berbagai agenda pariwisata yang sempat tertunda.
Terakhir, Wishnutama menyebut adalah dukungan kebijakan kepada seluruh pelaku industri pariwisata yang terdampak. Ia tapi belum memerinci dukungan seperti apa yang sudah direncanakan.
"Tahap pemulihan ini akan dilakukan setelah pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat," kata Wishnutama.
Terakhir yakni tahap normalisasi. Terdapat tiga langkah umum yang sudah direncakan Kemenparekraf. Yakni melakukan promosi kembali baik di luar negeri maupun dalam negeri serta akan menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif.
Langkah selanjutnya, Wishnutama mengatakan akan kembali menyusun agenda-agenda internasional dan nasional untuk menunjang kegiatan wisata. Terakhir, kembali membenahi destinasi khususnya dari sisi keamanan dan keselamatan, sumber daya manusia, serta daya tarik setiap destinasi.
"Tapi, sekali lagi tahap kedua dan ketiga akan kita lakukan nanti setelah wabah ini berakhir," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika