REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan pendataan bagi pekerja yang terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Pendapatan itu dilakukan Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor secara online melalui http://bit.ly/pendataanpekerjainformal.
Dalam pendataan tersebut terdapat sejumlah kolom yang harus diisi. Di antaranya data diri, alamat domisili hingga pekerjaan. Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Elia Buntang mengatakan pendataan itu sesuai dengan instruksi pemeritah pusat melalui pemerintah provinsi untuk melakukan pendataan secara digital.
Pendataan itu berguna untuk mengcover pekerja yang tekena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang dirumahkan dan tak mendapat gaji. "Nah, supaya itu cepat, suruh daftar online masing-masing. Nanti diverifikasi provinsi," kata Elia saat dikonfirmasi, Senin (6/4).
Elia mengungkapkan, sejak tanggal 4 April 2020, pihaknya telah melakukan pendataan melalui data yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan di Kota Bogor. Setidaknya, telah terdapat 1.020 karyawan yang telah di rumahkan dan di PHK.
"Per tanggal 4 jumlah tenaga kerja 1.020 orang, ini sumbernya dari perusahaan. Tapi kita tidak mau menyebutkan perusahaan mana saja. Ada lima perusahaan. Ini yang sudah disampaikan ke Provinsi per tanggal 4," kata Elia.
Untuk pendaftaran online, Elia menuturkan, baru membukanya secara mandiri pada tanggal 5 April 200 malam. Dia menuturkan, pendaftaran itu sesuai program presiden untuk mendapatkan bantuan selama 4 bulan ke depan bagi pekerja yang dirumahkan tanpa mendapatkan upah. "Kita baru buka online tadi malam. Baru saya share yang itu tadi. Kita rencana sampai tanggal 8 April 2020," kata dia.
Kendati demikian, dia menjelaskan, masih akan melihat perkembangan yang ada. Meskipun secara online sampai tanggal 8 April, tetapi kemungkinan besar masih akan diperpanjang hingga 11 April 2020. "Tidak tertutup kemungkinan setelah tanggal 8 bahwa ada perkembagan. Kita sampaikan lagi ke provinsi," kata dia.
Dia mengatakan, pendaftaran online tersebut untuk memperoleh bantuan insentif yang diperuntukkan bagi pegawai terdampak corona. Dia memperkirakan, Jabar akan memperoleh jatah sekitar 900 ribu kartu prakerja. Demikian, dia menyebut, Kota Bogor dapat memaksimalkan bantuan tersebut.
"Nah, mudah-mudahan dari quota 900 ribu (untuk Jabar) itu kita bisa semaksimal mungkin menyampaikan ke provinsi untuk divalidasi di provinsi," kata dia.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai pendataan yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor tidak begitu efektif. Dia mengawatirkan malah terjadi ketidak akuratan data.
Dia mencontohkan, Dinaskertrans melakukan pendataan bagi pekerja yang dirumahkan maupun di PHK, Dinasos melakukan pendataan bagi warga miskin baru, dan Dinas UMKM melakukan pendataan bagi UMKM yang terdampak corona. "Nah yang kita khawatirkan ini tiga-tigannya masuk dalam satu orang. Contoh satu keluarga ada yang dirumahkan atau di PHK, ada yang pelaku UMKM dan ada yang miskin baru," kata Atang.
Atang meminta pemerintah dapat memaksimalkan pendataan melalui satu pintu. Dia menjelaskan, pemeritah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan peran dari RW Siaga Corona.
"Maka sebenarnya kalo sudah dibentuk RW Siaga Corona, bisa melakukan pendataan. Itu bisa divalidasi oleh satu tim, kalo bisa dibuat SK (Surat Keputusan) petugas, misalnya tim itu terdiri dari ketua masjid, tokoh masyarakat dan ketua RW itu sendiri," kata dia.
Selain itu, dia meminta, agar pemerintah pusat dapat membuat standar bagi penerima bantuan. Demikian, standar itu dapat menjadi acuan bagi RW yang melakukan pendataan.
"Yang perlu didata adalah, rumah tangga yang minimal upahnya berapa rupiah, dia misalnya bekerja kemudian tidak bekerja dia UMKM terdamapak. Ini Pemerintah harus menetukan klasifikasi agar tidak secara subjektif pendataannya," ucap dia.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Dody Achdiyat menuturkan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap warga yang terdamapak secara ekonomi. Saat ini, dia menyebut terdapat 94 ribu warga yang akan terdampak termasuk warga miskin baru, dan pekerja akibat wabah Covid-19.
"Data jumlahnya masih diverifikasi tim. Terdapat 94 ribuan data (warga yang terdampak pembatasan wilayah skala besar) tapi data itu belum bersih. Kita masih kaji tergantung konsep karantina yang akan dipake di Kota Bogor," ujar Dody.
Ikuti Whatsapp Channel Republika