REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemkot Serang masih menunggu instruksi Pemprov Banten dan pemerintah pusat terkait penerapan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya. Kebijakan lockdown dinilai merupakan keputusan yang harus diambil bersama banyak pihak, terlebih Kota Serang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Banten.
Wali Kota Serang Syafrudin mengeklaim Pemkot Serang bisa saja menerapkan kebijakan lockdown di wilayahnya. Namun, penerapan lockdown disebutnya akan menimbulkan banyak risiko sehingga perlu persiapan dan koordinasi bersama banyak pihak.
"Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ini kebijakan pemerintah pusat. Mungkin sekarang bisa dilakukan (lockdown), tapi dengan banyak risiko, jadi kita masih menunggu instruksi dari gubernur," kata Syafrudin, Selasa (31/3).
Syafrudin mengatakan, kebijakan lockdown belum dilakukan karena masih rendahnya angka kejadian Covid-19 di Kota Serang yang mencatatkan angka 82 pasien ODP, lima PDP, dan belum ada pasien positif. Meski begitu, dia menyangkal, jika disebut kebijakan lockdown baru dilakukan setelah ada yang positif Covid-19 atau meninggal.
Syafrudin mengaku siap jika memang harus menerapkan lockdown di wilayahnya. "Kalau sudah ada instruksi, nanti semua sama-sama tanggung jawab. Kita belum bisa lockdown karena Pemprov Banten saja yang sudah menetapkan KLB belum menyatakan lockdown," katanya.
Meski belum bisa menerapkan lockdown, menurut dia, Pemkot Serang sudah melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Langkah-langkah, seperti penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas publik dan pembatasan kegiatan yang dihadiri oleh kerumunan warga sudah dilakukan.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penerapan lockdown merupakan kebijakan yang tidak mudah. Ia mengaku juga telah mendapatkan banyak pertanyaan dari warga Banten terkait kebijakan lockdown, terlebih karena Jakarta sudah mulai menerapkan meskipun masih simulasi.
Menurut dia, kebijakan lockdown ini perlu persiapan yang matang dan menyebut penerapannya tidak semudah menutup pintu. Hal ini karena warga Banten yang meliputi delapan kabupaten/kota selalu terhubung dengan daerah lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
"Banten -Jakarta itu daerah yang sudah menjadi kawasan yang terintegrasi sehingga kita susah untuk memantau pergerakan. Termasuk kulturnya, tradisinya, dan kebiasaannya. Kami sedang mencari formulasi, format bagaimana berhadapan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat," kata Wahidin.
Wahidin mengatakan, Pemprov Banten masih menunggu sejauh mana Jakarta menerapkan lockdown. Ia juga masih mengkaji pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika