REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Instansi Pemerintah tidak bepergian ke luar daerah atau mudik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19.
Tjahjo menegaskan instruksi ini tidak hanya untuk Hari Raya Idul Fitri 1441 H, namun selama status darurat bencana virus corona masih berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"ASN dan keluarganya diminta untuk tidak mudik," kata Tjahjo saat virtual press conference di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/3).
Kebijakan ini sebagai respon perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tjahjo menilai tidak mudiknya para ASN dan keluarga akan membantu mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Kementerian/Lembaga/Daerah diminta untuk memastikan agar para ASN di instansinya masing-masing tidak bepergian ke luar daerah.
"ASN dan keluarganya dapat berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya," ujarnya.
Tjahjo juga mengimbau ASN membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian ASN perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
“Kemudian Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19,” ucap Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
