REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Satgas Pamtas Yonif R-641/Bru memperketat perlintasan di jalur perbatasan RI-Malaysia dengan melakukan pemeriksaan di Posko Bersama di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke Indonesia.
"Dalam seminggu terakhir kami telah berhasil mengamankan sebanyak 127 pelintas batas dari Malaysia yang akan masuk ke Indonesia, melalui jalur tidak resmi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia," kata Dansatgas PamtasLetkol Inf Kukuh Suharwiyono di Pos Kotis Gabma Entikong, Sanggau, Kamis (26/3).
Dia menjelaskan saat ini dalam mencegah masuknya orang tanpa izin melalui jalan tikus (jalan ilegal) perbatasan telah didirikannya Posko Bersama. Selain Satgas Pamtas 641 Posko Bersama itu diisi oleh personel Kodim 1204, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan PLBN Entikong.
"Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang yang masuk ke Indonesia harus melewati rangkaian protokol kesehatan dan mendapatkan sertifikat sehat sebelum melanjutkan perjalanannya," katanya.
Menurut dia, Satgas Pamtas akan terus meningkatkan pengamanan di titik-titik pengawasan di jalur-jalur yang sudah ditentukan guna memastikan setiap pelintas batas yang akan masuk ke Indonesia melewati protokol kesehatan.
Kemudian setelah melewati pengecekan kesehatan dan dinyatakan sehat, mereka akan dicatat oleh Imigrasi dan diperiksa barang-barangnya oleh Bea Cukai dan pihak Karantina.
"Sesuai data pelintas batas di jalur tidak resmi, 43 orang melewati sektor kanan dan kiri PLBN Entikong, dua orang melewati jalur Segumun, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Sementara untuk wilayah Bengkayang tercatat lima orang dan wilayah Kabupaten Sambas dengan angka terbesar 77 orang melewati jalur pelintasan di sekitar PLBN Aruk," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi seluruh masyarakat di daerah perbatasan yang telah mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak masuk ke Malaysia karena kebijakan lockdown negara tetangga tersebut.
"Ini menunjukkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah sudah tinggi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika